Media Pendidikan – 06 Mei 2026 | Dompu, Nusa Tenggara Barat – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) NTB, Milawati, menegaskan pentingnya optimalisasi Posbankum serta pencapaian target Indeks Reformasi Hukum (IRH) di wilayah Dompu. Pertemuan yang diadakan pada hari Senin di kantor Kemenkum NTB tersebut melibatkan pejabat setempat, aparat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat setempat.
Milawati menyoroti bahwa sinergi antara Kemenkum dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan hukum, penyusunan regulasi daerah, serta pemenuhan data IRH. Ia menambahkan, “Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan Posbankum berfungsi optimal dan data IRH terisi lengkap, demi terciptanya sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.”
Posbankum, yang berperan sebagai titik layanan utama bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Sementara itu, IRH menjadi indikator penting yang mengukur sejauh mana reformasi hukum telah dilaksanakan di tingkat daerah, mencakup aspek regulasi, kebijakan, serta infrastruktur peradilan.
Dalam agenda yang berlangsung, Kakanwil Milawati bersama perwakilan pemerintah Dompu membahas langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja Posbankum. Di antaranya adalah pelatihan intensif bagi petugas Posbankum, peningkatan fasilitas teknologi informasi, serta pembaruan prosedur layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Selain itu, pihak Kemenkum menekankan pentingnya data IRH yang akurat. Data tersebut tidak hanya menjadi bahan evaluasi internal, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menilai efektivitas program reformasi hukum di daerah. “Pengumpulan data IRH yang lengkap dan tepat waktu memungkinkan kami mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih cepat,” ujar Milawati.
Data pendukung yang diungkapkan dalam pertemuan menunjukkan bahwa Dompu telah memiliki tiga Posbankum yang beroperasi secara aktif, melayani ribuan permohonan layanan hukum setiap tahunnya. Namun, tingkat kepuasan masyarakat masih berada pada level menengah, mendorong kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan.
Selanjutnya, Kakanwil menugaskan tim khusus untuk melakukan audit internal terhadap proses kerja Posbankum serta melakukan survei kepuasan pengguna layanan. Hasil audit dan survei akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dalam rapat lanjutan.
Milawati juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah Dompu dapat mempercepat proses penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan IRH, termasuk penyusunan peraturan daerah yang selaras dengan standar nasional. Ia menegaskan, “Regulasi yang jelas dan konsisten akan memperkuat landasan hukum bagi setiap program reformasi yang kami jalankan.”
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Posbankum di Dompu dapat memberikan layanan yang lebih optimal, sementara data IRH yang lengkap akan meningkatkan akuntabilitas reformasi hukum di tingkat daerah. Kemenkum NTB berkomitmen terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan teknis serta administratif yang diperlukan.
Ke depan, Kakanwil Milawati berencana mengadakan forum tahunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait Posbankum dan IRH, guna memastikan keberlanjutan sinergi serta pencapaian target reformasi hukum yang telah ditetapkan.
Komentar