Ekonomi
Beranda » Berita » DPR RI Kritis Rencana Pusat Keuangan Dunia di KEK Kura Kura Bali: Tinjau Lebih Dulu

DPR RI Kritis Rencana Pusat Keuangan Dunia di KEK Kura Kura Bali: Tinjau Lebih Dulu

DPR RI Kritis Rencana Pusat Keuangan Dunia di KEK Kura Kura Bali: Tinjau Lebih Dulu
DPR RI Kritis Rencana Pusat Keuangan Dunia di KEK Kura Kura Bali: Tinjau Lebih Dulu

Media Pendidikan – 06 Mei 2026 | Denpasar – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan keberatan terhadap rencana pemerintah pusat yang ingin menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura di Bali sebagai International Financial Centre (Pusat Keuangan Dunia). Kritik tersebut disampaikan dalam rapat komisi terkait, menekankan perlunya kajian komprehensif sebelum proyek diluncurkan.

Rencana ambisius itu merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperluas jaringan keuangan internasional. Pemerintah menargetkan KEK Kura Kura Bali sebagai magnet investasi, dengan harapan dapat menarik lembaga keuangan global dan menciptakan lapangan kerja di sektor jasa keuangan.

Baca juga:

Namun, perwakilan DPR menilai bahwa analisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan belum memadai. Salah satu anggota DPR menegaskan, “Kita harus mengkaji dulu konsekuensi jangka panjang bagi Bali, terutama terkait keseimbangan pembangunan dan pelestarian budaya.” Pernyataan itu menegaskan keprihatinan akan potensi ketidakseimbangan antara proyek skala besar dan kebutuhan masyarakat lokal.

Para legislator juga mengingatkan bahwa proses perizinan dan penetapan regulasi harus melibatkan konsultasi luas dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, komunitas adat, dan pelaku usaha setempat. Mereka meminta pemerintah pusat menyampaikan studi kelayakan yang lebih detail serta rencana mitigasi risiko yang jelas.

Baca juga:

Sejauh ini, belum ada data resmi yang dipublikasikan mengenai investasi yang diharapkan atau jumlah lapangan kerja yang akan tercipta. DPR menuntut transparansi penuh, termasuk perkiraan nilai investasi, sumber pendanaan, serta dampaknya terhadap sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.

Jika rencana tersebut tetap dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh, DPR berhak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis di depan komisi terkait dan meminta peninjauan kembali kebijakan tersebut. Pemerintah pusat diharapkan dapat menanggapi secara konstruktif, menyediakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta membuka ruang dialog dengan semua pihak terkait.

Baca juga:

Keputusan akhir mengenai pengembangan KEK Kura Kura Bali sebagai International Financial Centre masih menunggu hasil kajian dan rekomendasi legislatif. Pengawasan DPR RI menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa proyek besar tersebut tidak mengorbankan kepentingan lokal demi ambisi nasional.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *