Daerah
Beranda » Berita » Perindo DKI Soroti Kesenjangan Transportasi Publik di Jakarta Timur

Perindo DKI Soroti Kesenjangan Transportasi Publik di Jakarta Timur

Perindo DKI Soroti Kesenjangan Transportasi Publik di Jakarta Timur
Perindo DKI Soroti Kesenjangan Transportasi Publik di Jakarta Timur

Media Pendidikan – 27 April 2026 | Jakarta, 26 April 2026 – Pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Perindo Jakarta Timur yang berlangsung di Pulogadung, partai menyoroti masih adanya kesenjangan akses transportasi publik di wilayah Jakarta Timur dibandingkan daerah lain di DKI Jakarta. Pertemuan yang dihadiri para anggota DPD ini menegaskan urgensi peningkatan layanan bagi jutaan warga setempat.

Dalam rapat, pimpinan DPD menguraikan bahwa wilayah Jakarta Timur mencakup lebih dari 200.000 rumah tangga yang bergantung pada transportasi publik untuk mobilitas harian. Namun, jaringan transportasi yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, menyebabkan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi dan menambah beban kemacetan. Data internal partai menunjukkan bahwa tingkat kepadatan lalu lintas di beberapa jalan utama Jakarta Timur meningkat sebesar 15 persen dalam enam bulan terakhir.

Baca juga:

Para delegasi juga menekankan bahwa kesenjangan ini berpotensi memperlebar kesenjalan sosial, karena akses yang terbatas menghambat kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi warga. Oleh karena itu, Perindo menuntut Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan angkutan umum, menambah jumlah armada, serta memperbaiki infrastruktur halte di daerah‑daerah yang masih terpinggirkan.

Baca juga:

Selain itu, DPD Perindo mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang melibatkan pemerintah provinsi, operator transportasi, serta komunitas lokal. Tim tersebut diharapkan dapat menyusun rencana aksi jangka pendek dan menengah, termasuk penambahan jalur Bus Rapid Transit (BRT) dan integrasi layanan transportasi berbasis aplikasi.

Baca juga:

Rakorda ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengirimkan rekomendasi resmi ke Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dua minggu ke depan. Harapannya, langkah konkret dapat segera diimplementasikan sehingga warga Jakarta Timur tidak lagi mengalami keterbatasan mobilitas akibat kesenjangan transportasi publik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *