Media Pendidikan – 06 Mei 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan terkait dugaan penukaran valuta asing yang melibatkan mantan Bupati Pekalongan, Fadia, yang kini berstatus nonaktif. Penyelidikan ini dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan atas keterlibatan Fadia sebagai tersangka dalam kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
KPK menegaskan bahwa langkah pendalaman ini bertujuan mengungkap seluruh rangkaian transaksi valuta asing yang diduga dipergunakan untuk menyembunyikan hasil korupsi. Pada tahap ini, penyidik memeriksa dokumen keuangan, rekaman komunikasi, serta bukti‑bukti pendukung lainnya yang terkait dengan proses penukaran mata uang asing.
“KPK Dalami Bupati Nonaktif Fadia soal Penukaran Valas Korupsi”, ujar juru bicara KPK dalam pernyataan resmi, menegaskan komitmen lembaga untuk menelusuri aliran dana yang dicurigai berasal dari praktik korupsi.
Fadia sebelumnya menjadi sorotan publik setelah penyidik menemukan indikasi adanya manipulasi dalam tender pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian finansial bagi Pemkab Pekalongan. Meskipun belum ada putusan pengadilan, kasus ini telah menambah tekanan pada aparat penegak hukum untuk menyelidiki setiap jejak keuangan yang terkait.
Dalam proses pendalaman, KPK berkoordinasi dengan bank-bank terkait serta otoritas valuta asing untuk memperoleh data transaksi yang mencakup tanggal, nilai tukar, serta pihak penerima. Hingga kini, penyidik telah mengidentifikasi beberapa transaksi yang terjadi pada periode 2022‑2023, dengan nilai total yang masih dalam tahap verifikasi.
Pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan merupakan proyek infrastruktur dan layanan publik yang melibatkan anggaran daerah yang signifikan. Dugaan korupsi dalam proses tersebut menimbulkan kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, meskipun angka pasti belum diumumkan secara resmi.
Langkah KPK selanjutnya mencakup pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi ahli keuangan, serta audit atas rekening bank yang diduga menjadi sarana penukaran valas. Penyidik juga menyiapkan laporan rekomendasi untuk pihak berwenang guna menindaklanjuti temuan yang akan diperoleh.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat publik yang sebelumnya memegang posisi strategis di tingkat kabupaten. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pemerintahan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa penyelidikan KPK terhadap penukaran valas dapat membuka mata publik tentang bagaimana praktik pencucian uang seringkali menyertai kasus korupsi. Mereka berharap hasil akhir penyelidikan dapat memperkuat mekanisme pengawasan keuangan di tingkat daerah.
Dengan pendalaman yang terus berlangsung, KPK berjanji akan mengungkap seluruh fakta yang ada dan menindaklanjuti temuan dengan langkah hukum yang tepat. Masyarakat diharapkan menunggu hasil final penyelidikan sebelum menilai secara definitif mengenai keterlibatan Fadia dalam kasus penukaran valuta asing tersebut.
Komentar