Media Pendidikan – 06 Mei 2026 | Komisi Reformasi Polri pada Senin (5/5/2026) menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Prabowo untuk menghapus kuota khusus dalam proses rekrutmen Polri. Rekomendasi ini menandai langkah signifikan dalam upaya membuka peluang masuk kepolisian secara lebih merata, tidak lagi terbatas pada internal Polri.
Dalam dokumen yang diserahkan, Tim Reformasi menegaskan bahwa kebijakan kuota khusus selama ini memberikan keistimewaan bagi calon tertentu, sementara calon luar institusi Polri mengalami hambatan. “Komisi Reformasi Polri mengusulkan penghapusan kuota khusus rekrutmen Polri ke Presiden Prabowo,” demikian isi rekomendasi yang disampaikan.
Tim Reformasi menambahkan bahwa proses seleksi nantinya akan mengedepankan meritokrasi, dengan penilaian berbasis kompetensi, integritas, dan kesiapan fisik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas personel kepolisian, sekaligus menumbuhkan rasa keadilan di mata publik.
Secara historis, kuota khusus pernah dialokasikan untuk menyeimbangkan representasi geografis, gender, dan latar belakang pendidikan. Namun, menurut anggota Tim Reformasi, kebijakan tersebut kini tidak lagi relevan dengan kebutuhan operasional kepolisian modern. Mereka berargumen bahwa penyesuaian ini akan memperluas basis calon yang berpotensi, termasuk profesional dari luar institusi yang memiliki keahlian khusus.
Rekomendasi ini disampaikan di Istana Kepresidenan, dengan harapan Presiden Prabowo dapat menimbang implikasi kebijakan tersebut sebelum mengambil keputusan akhir. Tim Reformasi menekankan bahwa perubahan kebijakan harus diiringi dengan penyesuaian regulasi dan mekanisme seleksi yang transparan.
Penghapusan kuota khusus diperkirakan akan memengaruhi angka pendaftar dalam periode rekrutmen berikutnya. Meskipun belum ada data pasti terkait dampaknya, para pengamat menilai bahwa peluang bagi calon non‑internal akan meningkat secara signifikan.
Keputusan akhir masih menunggu pertimbangan Presiden Prabowo. Jika disetujui, implementasinya akan dimulai pada siklus rekrutmen berikutnya, yang biasanya dilaksanakan setiap dua tahun sekali.
Komentar