Media Pendidikan – 28 April 2026 | Jumat, 27 April 2026, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan dukungan penuh terhadap upaya digitalisasi pesantren pada pertemuan silahturahmi dengan keluarga besar Ponpes Miftahul Huda II Ciamis yang digelar di Istana Wapres, Jakarta. Diskusi berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan kualitas pendidikan santri.
Dalam kesempatan itu, Dewan Kiai Ponpes Iqbal Syihabudin menyampaikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif Wapres. Ia menyatakan, \”Beliau sangat antusias dengan program digital dan AI. Program itu akan diberikan langsung kepada santri,\” menegaskan komitmen pihak pesantren untuk mengintegrasikan solusi digital dalam kurikulum tradisional.
Pengembangan program mencakup penyediaan perangkat keras, pelatihan guru, serta modul pembelajaran berbasis AI yang dirancang untuk menyesuaikan kecepatan belajar masing‑masing santri. Menurut data internal pesantren, lebih dari 1.200 santri terdaftar akan menjadi penerima manfaat pada fase pertama, yang dijadwalkan berakhir pada akhir Mei 2026. Jadwal peluncuran resmi program digital diperkirakan berlangsung bersamaan dengan acara reuni alumni yang direncanakan pada 29 hingga 31 Mei 2026, di mana Wapres juga diundang untuk memberikan pengarahan.
Selain program pembelajaran, pesantren tengah menyiapkan pendirian perguruan tinggi berbasis teknologi. Rencana tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi santri dan masyarakat sekitar. Pihak pesantren mengharapkan kehadiran Wapres pada upacara peresmian perguruan tinggi sebagai simbol dukungan pemerintah pusat terhadap inovasi pendidikan keagamaan.
Para pengamat menilai langkah ini sebagai peluang strategis bagi pesantren untuk beradaptasi dengan dinamika era digital. Dengan mengadopsi AI, pesantren tidak hanya memperkaya metode pengajaran, tetapi juga mempersiapkan santri menjadi tenaga kerja yang kompeten dalam ekonomi digital. Keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor teknologi.
Komentar