Media Pendidikan – 26 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan pelaksanaan program sekolah swasta gratis yang menargetkan 103 sekolah di lima wilayah administrasi Jakarta. Program ini dibiayai dengan alokasi anggaran sebesar Rp 253.625.139.600 dan akan berjalan selama 2026, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujar Pramono dalam pernyataan tertulisnya pada Sabtu (26/4). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan setiap anak di ibu kota memiliki kesempatan belajar yang layak tanpa beban biaya yang memberatkan.
Rincian alokasi dana dapat dilihat pada tabel berikut:
| Jenis Sekolah | Jumlah Sekolah | Durasi Pendanaan | Total Dana (Rp) |
|---|---|---|---|
| Program Lanjutan | 40 | 12 bulan (Jan‑Des 2026) | ~ Rp 150,0 Miliar |
| Program Baru | 63 | 6 bulan (Jul‑Des 2026) | ~ Rp 103,6 Miliar |
Selain program utama ini, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan kelanjutan bantuan pendidikan lain, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, tuntas, dan berkualitas.
Distribusi geografis sekolah yang menerima dana tersebar merata di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Dengan melibatkan berbagai jenjang pendidikan, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan akses pendidikan yang selama ini menjadi tantangan utama di perkotaan.
Penerima manfaat, baik pihak sekolah maupun siswa yang memperoleh beasiswa, disambut dengan rasa syukur. Pramono menyampaikan selamat kepada semua pihak yang terlibat dan berharap kebijakan ini menjadi pijakan awal bagi generasi Jakarta yang lebih maju melalui pendidikan yang merata.
Ke depan, evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dan pencapaian target peningkatan partisipasi pendidikan. Jika berhasil, model ini dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain dalam upaya memperkuat sistem pendidikan nasional.
Komentar