Media Pendidikan – 09 April 2026 | Ketua Komisi I DPR, Prabowo Subianto, pada Rabu (8 April 2026) menanggapi rangkaian kritik yang dianggapnya bersifat keras kepala (stubborn) dari sejumlah pihak terkait kebijakan keamanan nasional Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di kantor komisi, Prabowo menegaskan bahwa kritik yang tidak berdasar justru menghambat upaya pemerintah dalam memerangi terorisme.
Latar Belakang Kritik
Kritik tersebut muncul setelah Prabowo menyampaikan pendapatnya dalam sebuah rapat terbuka tentang perlunya peningkatan kemampuan militer dan keamanan dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks. Beberapa organisasi masyarakat sipil serta anggota parlemen lain menilai pernyataan Prabowo terkesan mengedepankan pendekatan militeristik dan kurang memperhatikan aspek hak asasi manusia serta diplomasi.
Penjelasan Prabowo
Menanggapi hal itu, Prabowo menyebut kritik tersebut “stubborn” dan menolak menganggapnya sebagai masukan konstruktif. Ia menambahkan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil menumpas kelompok teroris. Salah satu contoh yang diangkatnya adalah para pejuang Iran yang berperan aktif melawan ISIS di Irak dan Suriah.
Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang potensial, namun belum optimal dalam hal pelatihan dan alokasi anggaran. Ia menyerukan agar pemerintah meningkatkan alokasi dana untuk program pelatihan khusus anti‑terorisme, memperkuat kerja sama intelijen dengan negara sahabat, serta membuka peluang pertukaran pengalaman dengan veteran perang melawan ISIS, termasuk pejuang Iran.
Selain itu, Prabowo menolak tuduhan bahwa ia mendukung penggunaan pasukan asing atau milisi non‑negara dalam operasi keamanan domestik. Ia menekankan bahwa semua upaya harus tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan menghormati kedaulatan Indonesia.
Tanggapan Pihak Lain
Sejumlah pengamat politik menilai pernyataan Prabowo sebagai upaya mengalihkan fokus dari kritik domestik ke contoh internasional. Mereka berargumen bahwa kondisi geopolitik Indonesia berbeda dengan situasi di Timur Tengah, sehingga strategi yang diterapkan oleh pejuang Iran tidak dapat langsung diadaptasi tanpa penyesuaian yang cermat.
Namun, dalam konteks meningkatnya ancaman radikalisme dan terorisme siber, beberapa ahli keamanan menyambut baik ide Prabowo untuk memperkuat kapasitas militer dan intelijen, sekaligus menekankan pentingnya pendekatan multidimensi yang melibatkan lembaga keagamaan, pendidikan, dan masyarakat sipil.
Prabowo menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam upaya menegakkan keamanan dan ketertiban, serta menolak segala bentuk “stubborn criticism” yang dinilai tidak konstruktif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan terorisme memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat luas.
Dengan menyoroti contoh pejuang Iran, Prabowo berharap dapat membuka wacana baru tentang bagaimana Indonesia memperkuat strategi anti‑terorisme secara komprehensif, tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Komentar