Media Pendidikan – 02 Mei 2026 | Program Kartu Indonesia Pintar‑Kuliah (KIP‑Kuliah) yang semula dirancang untuk menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu kini menghadapi kritik tajam karena berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Menurut laporan yang diangkat pada akhir tahun 2023, sejumlah kebijakan baru mengurangi manfaat program, termasuk pemotongan anggaran, penurunan kuota, serta persyaratan pembayaran biaya pendaftaran UTBK bagi penerima kartu.
Penurunan Anggaran dan Kuota
Awalnya pemerintah menargetkan alokasi dana KIP‑Kuliah sebesar Rp 17 triliun untuk tahun anggaran 2023. Namun, realisasi anggaran akhirnya turun menjadi Rp 15,3 triliun, mencerminkan pemotongan sekitar 10 persen. Penurunan ini terjadi bersamaan dengan pemotongan 20 persen alokasi APBN untuk pendidikan yang sebagian dialihkan ke program Makan Bergizi Gratis, menambah beban sektor pendidikan.
Selain pengurangan dana, kuota penerima KIP‑Kuliah juga mengalami penurunan signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang dapat mengajukan beasiswa berkurang, sementara persyaratan baru menuntut pembayaran uang pendaftaran UTBK—biaya yang sebelumnya dibebaskan bagi pemegang kartu.
Penyelewengan dan Ketidaksesuaian Data
Masalah utama yang diangkat oleh pengamat adalah adanya kesenjangan antara data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi di lapangan. Banyak kasus di mana mahasiswa yang tercatat tidak mampu justru tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima kartu berasal dari keluarga berpenghasilan di atas batas kelayakan.
Penyelewengan ini sering kali melibatkan pejabat daerah yang mengendalikan penyaluran dana. Sebuah kutipan dari sumber menegaskan, “KIP‑Kuliah perlu dikelola dan dikembalikan fungsinya kepada niat dan bentuk awal sebagaimana program ini dicetuskan,” menyoroti perlunya pemisahan antara pengelolaan politik dan kepentingan sosial.
Dampak pada Mahasiswa Miskin
Tanpa bantuan yang tepat, ribuan mahasiswa dari daerah terpencil terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Kondisi ekonomi mereka sudah terbatas, dan tambahan biaya pendaftaran UTBK serta berkurangnya kuota membuat akses pendidikan semakin sempit. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Selain itu, korupsi terhadap anggaran KIP‑Kuliah masih sering muncul, dengan laporan bahwa sebagian bantuan dialokasikan kepada anggota keluarga pejabat. Praktik ini tidak hanya merugikan penerima yang sesungguhnya, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap program beasiswa pemerintah.
Usulan Perbaikan
Para pakar pendidikan mengusulkan agar pengelolaan KIP‑Kuliah kembali berada di tangan negara secara langsung, tanpa intervensi pejabat daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan penyaluran tepat sasaran, memperbaiki sinkronisasi data DTKS, serta mengembalikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan nyata mahasiswa tidak mampu.
Jika reformasi ini dilaksanakan, diharapkan beasiswa KIP‑Kuliah dapat kembali menjadi instrumen utama dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi bagi golongan miskin, sekaligus menegakkan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan publik.
Komentar