Media Pendidikan – 03 Mei 2026 | Jakarta, 2 Mei 2026 – Pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam upaya pembangunan manusia di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara yang dihadiri oleh tokoh pendidikan, anggota parlemen, dan aktivis kebudayaan.
Ketua Umum PKP menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang kompetitif. “Pendidikan harus menjadi fondasi utama pembangunan manusia, karena tanpa generasi yang terdidik, tidak mungkin tercapai kemajuan ekonomi, sosial, maupun budaya,” ujar dia dalam pidato pembukaan.
Acara Hardiknas 2026 ini menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi sektor pendidikan, antara lain kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Menurut data internal PKP, lebih dari 30 persen sekolah di wilayah terpencil masih mengalami kekurangan fasilitas dasar, seperti laboratorium dan perpustakaan.
Dalam upaya menanggapi masalah tersebut, PKP mengusulkan kebijakan alokasi anggaran tambahan sebesar 15 persen dari total anggaran pendidikan nasional untuk program pengembangan infrastruktur di daerah kurang berkembang. Selain itu, partai tersebut juga menuntut peningkatan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
Ketua Umum PKP menambahkan, “Kita harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar, berinovasi, dan berkontribusi pada pembangunan negara. Pendidikan bukan lagi sekadar hak, melainkan kewajiban bersama bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.”
Pernyataan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah yang menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 0,78 pada akhir tahun 2026. PKP berharap sinergi antara kebijakan publik dan inisiatif partai dapat mempercepat tercapainya target tersebut.
Acara diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PKP dan beberapa organisasi non‑pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, sebagai langkah konkret untuk mengimplementasikan program-program yang telah diusulkan.
Ke depan, PKP berencana menggelar serangkaian dialog lintas sektoral untuk meninjau efektivitas kebijakan pendidikan serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berlandaskan pada data dan kebutuhan riil masyarakat.
Komentar