Media Pendidikan – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Utusan Khusus Presiden bidang ketahanan pangan, Mardiono, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menekankan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi dan pangan.
Dalam sambutan yang disampaikan pada sebuah acara resmi, Mardiono menekankan bahwa kemandirian pangan bukan sekadar slogan, melainkan agenda strategis yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia menambahkan, “Kami bertekad memastikan setiap kebijakan pangan berlandaskan kedaulatan rakyat, sehingga produksi dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan nasional tanpa mengandalkan impor berlebih.”
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 produksi beras nasional mencapai 35,5 juta ton, masih di bawah target swasembada 100 persen. Mardiono menganggap angka tersebut sebagai tantangan yang harus diatasi melalui program peningkatan bibit, irigasi, dan teknologi pertanian modern.
Selain berfokus pada beras, Mardiono juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan, termasuk jagung, kedelai, dan sayuran hortikultura, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang inklusif akan memberikan manfaat langsung kepada petani kecil serta mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayah pedesaan.
Penutup, Mardiono mengajak seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui kemandirian pangan, menyatakan bahwa keberhasilan agenda ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam menegakkan konstitusi.
Komentar