Media Pendidikan – 29 April 2026 | Forum Ketua Persatuan Wartawan Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mengeluarkan himbauan tegas kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menyelenggarakan Muktamar PBNU paling lambat awal Agustus 2026. Pernyataan itu disampaikan pada pertemuan yang berlangsung pada 28 April 2026, menandai tekanan kuat dari kalangan wartawan Islam terhadap agenda kepengurusan pusat.
Agenda Muktamar PBNU merupakan forum tertinggi yang mengatur arah kebijakan organisasi selama lima tahun. Sebelumnya, Muktamar terakhir diselenggarakan pada tahun 2021, sehingga periode kepengurusan kini memasuki fase akhir. Forum menilai bahwa penundaan hingga pertengahan 2026 dapat mengganggu kontinuitas program-program utama, termasuk program dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan umat.
Data internal PBNU menunjukkan bahwa lebih dari 40.000 anggota aktif tersebar di seluruh Indonesia, dengan kepengurusan yang terdiri atas 31 Dewan Kerja. Keputusan Muktamar akan menentukan susunan kepengurusan baru serta menetapkan prioritas program hingga 2031. Oleh karena itu, forum menekankan bahwa “keterlambatan Muktamar tidak hanya menunda kepemimpinan baru, melainkan dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan,” ujar salah satu anggota forum yang tidak disebutkan namanya.
Selain ancaman mosi tidak percaya, forum juga mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain: mempercepat proses verifikasi keanggotaan, menyusun agenda kerja yang terukur, serta melibatkan perwakilan PWNU dalam rapat persiapan Muktamar. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara PBNU dan PWNU, sekaligus memastikan bahwa keputusan Muktamar mencerminkan aspirasi seluruh elemen masyarakat Islam di Indonesia.
Hingga kini, PBNU belum memberikan respons resmi terkait tuntutan tersebut. Pengamat politik agama menilai bahwa tekanan dari PWNU dapat memengaruhi dinamika internal PBNU, terutama menjelang pemilihan kepengurusan berikutnya. Jika PBNU berhasil mengakomodasi permintaan forum, kemungkinan Muktamar akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026, tepat sebelum akhir masa jabatan kepengurusan saat ini.
Ke depan, para pemangku kepentingan menanti keputusan final PBNU. Apabila PBNU menolak atau menunda Muktamar, forum PWNU siap melanjutkan aksi dengan mengajukan mosi tidak percaya pada Sidang Umum Pengurus Besar. Situasi ini menjadi indikator penting tentang sejauh mana kepemimpinan PBNU bersedia menanggapi aspirasi internal organisasi besar di tanah air.
Komentar