Media Pendidikan – 08 April 2026 | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyoroti masalah transportasi umum pada rapat pleno hari Rabu, menekankan bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) tidak dapat dijadikan alternatif permanen bagi sebagian besar warga. Anggota DPR menilai infrastruktur transportasi yang belum memadai menjadi faktor utama menghambat mobilitas pekerja, khususnya ASN yang kini diatur dengan kebijakan WFH terbatas.
Kebijakan WFH ASN dan Dampaknya
Sejak awal tahun 2026, pemerintah mengeluarkan pedoman WFH untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan bahwa tidak semua pejabat berhak mengakses kerja jarak jauh. Pedoman tersebut menegaskan bahwa hanya jabatan tertentu dengan fungsi administratif yang dapat melaksanakan WFH secara reguler, sementara posisi yang membutuhkan kehadiran fisik tetap wajib hadir di kantor. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan produktivitas serta memastikan layanan publik tidak terganggu.
Namun, meski regulasi telah ditetapkan, banyak ASN yang masih mengandalkan WFH karena kondisi transportasi yang tidak mendukung. Beberapa pegawai mengeluhkan kepadatan lalu lintas, keterbatasan jaringan kereta, serta kurangnya armada bus yang dapat diandalkan, terutama di wilayah Jabodetabek.
DPR Serukan Perbaikan Transportasi Umum
Dalam sidang tersebut, anggota DPR menuntut percepatan pembangunan dan revitalisasi transportasi umum. Mereka menekankan perlunya penambahan jalur kereta listrik, peningkatan frekuensi layanan bus rapid transit (BRT), serta integrasi sistem tiket lintas moda. “Kita tidak bisa terus mengandalkan WFH sebagai solusi ketika infrastruktur belum siap,” ujar salah satu anggota DPR yang tidak disebutkan namanya.
Komisi I juga meminta kementerian terkait menyusun rencana aksi jangka pendek, termasuk penambahan armada bus listrik, perbaikan halte, serta penyediaan jalur sepeda yang aman. Selain itu, DPR menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan jaringan transportasi yang terfragmentasi.
Implikasi Bagi Pekerja dan Pemerintah
Jika transportasi umum tidak segera diperbaiki, risiko ketergantungan pada WFH akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas layanan publik. Pemerintah pusat menyadari hal ini dan berkomitmen meningkatkan anggaran infrastruktur transportasi sebesar 15 persen pada tahun anggaran 2026. Namun, DPR menilai alokasi dana masih belum memadai mengingat skala masalah yang dihadapi.
Para pengamat menilai bahwa sinergi antara kebijakan WFH yang selektif dan perbaikan transportasi publik menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas ASN dan kepuasan masyarakat. Tanpa solusi transportasi yang memadai, tekanan bagi pegawai untuk tetap berada di kantor akan berlanjut, menambah beban pada sistem transportasi yang sudah beroperasi di atas kapasitas.
Langkah Selanjutnya
Komisi I DPR berencana mengadakan rapat lanjutan dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) untuk menyepakati target konkrit, termasuk jadwal implementasi proyek kereta ringan dan penambahan rute BRT baru. Mereka juga meminta laporan bulanan mengenai progres pembangunan serta evaluasi dampak kebijakan WFH terhadap mobilitas ASN.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, DPR menegaskan bahwa perbaikan transportasi umum bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan keberlangsungan layanan publik dan mengurangi ketergantungan pada kerja jarak jauh yang bersifat sementara.
Komentar