Media Pendidikan – 17 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyoroti masih tingginya ego di kalangan pejabat, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dinilai menghambat kelancaran komunikasi antar lembaga. Pernyataan tersebut disampaikan pada tanggal 17 April 2026 dalam sebuah pertemuan internal pemerintah provinsi, menandai keprihatinan gubernur atas dinamika internal yang berpotensi memengaruhi pelayanan publik.
BUMD DKI, yang mencakup sejumlah perusahaan milik pemerintah daerah seperti pengelola pasar, transportasi, dan energi, memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal. Namun, Pramono menilai bahwa potensi BUMD belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya hambatan internal. Ia menekankan pentingnya perubahan budaya kerja yang lebih kolaboratif, mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
Gubernur juga menyoroti bahwa komunikasi yang buruk dapat memicu keterlambatan dalam pengambilan keputusan penting, misalnya dalam penetapan tarif layanan atau dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. “Jika pejabat tidak mampu mendengarkan masukan dari rekan kerja atau stakeholder, maka kebijakan yang dihasilkan akan kurang responsif terhadap kebutuhan warga,” kata Pramono.
Untuk mengatasi masalah ini, Pramono Anung mengusulkan serangkaian langkah perbaikan, antara lain: peningkatan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai publik, pembentukan forum evaluasi kinerja yang transparan, serta penegakan disiplin bagi pejabat yang terbukti mengabaikan prinsip kolaborasi. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk anggota legislatif daerah, untuk bersama-sama memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Reaksi dari kalangan BUMD masih bersifat tertutup, namun beberapa pejabat internal mengakui bahwa tantangan koordinasi memang menjadi isu yang perlu diatasi. Seorang pejabat senior yang tidak disebutkan namanya menyatakan, “Kami menyadari adanya kesenjangan komunikasi, dan kini sedang mencari cara agar proses kerja lebih terintegrasi.”
Situasi ini muncul di tengah upaya DKI Jakarta mempercepat program revitalisasi layanan publik, termasuk digitalisasi layanan dan peningkatan infrastruktur transportasi massal. Jika tidak segera ditangani, ego pejabat yang tinggi dapat menghambat pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.
Ke depan, Pramono Anung berjanji akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan bahwa setiap langkah perbaikan dilaksanakan secara konsisten. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa perubahan sikap dan budaya kerja akan tercapai, sehingga komunikasi antar lembaga dapat berjalan lancar demi kepentingan masyarakat Jakarta.
Komentar