Media Pendidikan – 15 April 2026 | JAKARTA, 15 April 2026 – Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meluncurkan layanan diagnosis Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) secara gratis di 43 puskesmas wilayah ibu kota. Program ini mulai diterapkan pada awal bulan ini dan ditujukan untuk mempermudah akses bagi anak-anak yang membutuhkan penanganan dini tanpa harus ke rumah sakit.
Layanan tersebut mencakup pemeriksaan awal menggunakan instrumen standar yang telah disesuaikan, serta konsultasi dengan tenaga medis terlatih, seperti psikolog dan psikiater anak. Sebelumnya, proses diagnosis biasanya memakan waktu lama karena harus merujuk ke rumah sakit rujukan, namun kini puskesmas dapat melaksanakan seluruh tahapan awal secara mandiri.
“Dengan adanya layanan ini, kami berharap dapat mendeteksi ADHD lebih dini dan memberikan penanganan yang tepat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dr. Rina Widyastuti, dalam konferensi pers pada hari Senin. “Kami juga memastikan bahwa terapi lanjutan, baik berupa obat maupun konseling, akan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan, sehingga beban biaya tidak menjadi penghalang bagi keluarga.”
Ke-43 puskesmas yang terpilih tersebar merata di wilayah Jakarta Selatan, Utara, Barat, Timur, dan Pusat, mencakup lebih dari 1,2 juta penduduk. Dinas Kesehatan menargetkan agar setidaknya 10.000 anak dapat menjalani diagnosis dalam tiga bulan pertama peluncuran program. Semua hasil diagnosis akan dicatat dalam sistem digital Dinkes untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
Cara Kerja Layanan
Orang tua atau wali yang mencurigai anaknya mengidap ADHD dapat datang ke puskesmas terdekat dan mengisi formulir skrining. Setelah itu, anak akan dijadwalkan untuk pemeriksaan oleh tim psikologi, yang meliputi wawancara, observasi perilaku, serta pengisian kuesioner oleh orang tua dan guru. Jika hasil skrining positif, tim akan memberikan diagnosis resmi dan rekomendasi terapi.
Apabila diperlukan penanganan lanjutan, seperti terapi perilaku atau pengobatan farmakologis, puskesmas akan mengkoordinasikan layanan tersebut dengan fasilitas kesehatan rujukan yang sudah berkerjasama dengan BPJS. Seluruh biaya terapi akan ditanggung oleh BPJS, termasuk sesi konseling bulanan selama enam bulan pertama.
Program ini diharapkan dapat menurunkan angka penundaan diagnosis ADHD di Jakarta, yang selama ini diperkirakan mencapai lebih dari 30 persen. Dengan diagnosis yang lebih cepat, intervensi dapat dilakukan pada usia dini, meningkatkan peluang anak untuk memperoleh perkembangan akademik dan sosial yang optimal.
Pihak Dinas Kesehatan berjanji akan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program. Jika hasilnya positif, rencana perluasan layanan ke puskesmas tambahan di tahun berikutnya telah disiapkan, termasuk pelatihan lanjutan bagi tenaga medis di tingkat kecamatan.
Komentar