Media Pendidikan – 27 April 2026 | Jakarta, 27 April 2026 – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah masih berada pada tahap awal upaya mengatasi kemiskinan. Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Senin (27/04/2026), ia meminta publik bersabar karena penanganan masih berjalan secara bertahap, dengan prioritas utama menuntaskan kemiskinan ekstrem sebelum beralih ke kelompok rentan miskin.
Data BPS 2026 Menunjukkan Tantangan Besar
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 mengungkapkan bahwa jumlah kelompok rentan miskin mencapai 67,93 juta jiwa, meningkat 24,12 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 23,85 juta jiwa, naik 8,47 persen. Peningkatan tersebut dipicu oleh tekanan ekonomi global serta tantangan domestik yang terus berlanjut.
Muhaimin menambahkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kelompok paling bawah benar‑benar keluar dari kemiskinan ekstrem. Program-program yang dijalankan diarahkan langsung ke masyarakat melalui bantuan sosial, pelatihan kerja, dan peningkatan akses layanan dasar. “Sabar, kita akan terus bekerja keras, tetapi yang paling pokok kita tuntaskan dulu yang miskin ekstrem,” tegasnya.
Selain menurunkan angka kemiskinan ekstrem, pemerintah juga berupaya melindungi kelas menengah dari dampak tekanan ekonomi global. Ia menegaskan bahwa kebijakan stabilitas ekonomi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan utama, termasuk upaya menahan laju pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tidak meluas.
Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melibatkan sinergi antar‑lembaga, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Program penyaluran bantuan ditargetkan tepat sasaran melalui data terintegrasi, sehingga hasilnya dapat berkelanjutan dan tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang.
Secara geografis, daerah‑daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi masih terpusat di wilayah Indonesia bagian timur dan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Pemerintah berkomitmen meningkatkan investasi infrastruktur dan memperluas akses pendidikan serta kesehatan di wilayah‑wilayah tersebut.
Menanggapi pertanyaan wartawan tentang lamanya proses penurunan angka kemiskinan, Muhaimin menyatakan bahwa pencapaian target jangka menengah (2029‑2030) memerlukan konsistensi kebijakan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. “Kita tidak bisa mengharapkan hasil instan. Penanganan yang tepat, terukur, dan berkelanjutan akan menghasilkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan,” katanya.
Dengan fokus pada kemiskinan ekstrem, pemerintah berharap dapat menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Komentar