OJK Terbitkan Aturan Baru Penguatan Permodalan BPR

Media Pendidikan – 04 Juli 2026 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat permodalan BPR agar lebih kompetitif menghadapi persaingan industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa penguatan permodalan akan meningkatkan ketahanan industri BPR. “Melalui permodalan yang kuat diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya. Sehingga dapat menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik dan menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya,” ujar Dian.

UU PPRT: Poin-Poin Penting yang Wajib Diketahui Masyarakat

N Nasional

100 hari

POJK Nomor 7 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya mengenai permodalan BPR. Regulasi ini juga diselaraskan dengan sejumlah aturan terbaru serta standar akuntansi yang berlaku bagi industri BPR.

Tabungan Pelajar Meningkat, OJK Catat 59,03 Juta Rekening dengan Total Rp 29,13 Triliun

E Ekonomi

69 hari

POJK tersebut mengatur pemenuhan modal inti minimum melalui tambahan modal disetor maupun sumbangan aset tetap sesuai ketentuan. OJK juga memberikan relaksasi batas waktu pemenuhan kelengkapan administrasi dalam proses pemenuhan modal disetor.

Kemenpar Tertibkan Akomodasi Agen Perjalanan Daring untuk Meningkatkan Kualitas Industri Pariwisata

G Gaya Hidup

66 hari

POJK Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku pada 30 Juni 2026. OJK juga menyediakan dokumen pendukung, termasuk FAQ, materi sosialisasi, dan abstrak peraturan melalui Sistem Informasi Ketentuan OJK (SIKEPO).