Media Pendidikan – 17 April 2026 | Menko Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yusril Ihza Mahendra, kembali menegaskan peran penting Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menegakkan hukum yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan harus berlandaskan keadilan humanis. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara yang dihadiri oleh pejabat kepolisian, tokoh masyarakat, dan akademisi pada Senin (15 April 2024) di Jakarta.
Yusril menekankan bahwa Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab ganda: menjaga ketertiban serta melindungi hak asasi manusia. Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum yang berlebihan atau semata-mata mengandalkan tindakan keras dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menodai citra institusi. “Polri harus menjadi pilar keadilan yang humanis, bukan hanya aparat yang menindak secara fisik,” tegasnya.
Pernyataan itu muncul di tengah diskusi publik mengenai beberapa kasus penegakan hukum yang menuai sorotan media, di mana masyarakat menuntut transparansi dan pendekatan yang lebih menghormati hak individu. Yusril menambahkan bahwa keadilan humanis tidak berarti melemahkan penegakan hukum, melainkan mengintegrasikan nilai‑nilai kemanusiaan dalam setiap langkah operasional kepolisian.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Yusril mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan pelatihan bagi anggota Polri yang menitikberatkan pada hak asasi manusia, etika profesional, dan teknik mediasi. Kedua, pembentukan mekanisme pengawasan internal yang independen untuk menilai kepatuhan terhadap standar keadilan humanis. Ketiga, memperkuat kerja sama antara Polri dengan lembaga peradilan dan organisasi masyarakat sipil guna menciptakan sinergi dalam penyelesaian konflik.
Yusril juga menyoroti pentingnya peran kepemimpinan Polri dalam menularkan budaya keadilan humanis ke seluruh tingkatan organisasi. “Kepala kepolisian harus memberi contoh, mengedepankan dialog, dan memastikan setiap keputusan operasional mempertimbangkan dampak sosialnya,” ujarnya.
Sejumlah pejabat kepolisian yang hadir menyambut baik arahan tersebut, menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan kebijakan internal dan meningkatkan kualitas layanan publik. Mereka menegaskan bahwa reformasi internal sudah menjadi agenda prioritas, termasuk penggunaan teknologi untuk memperbaiki akuntabilitas dan transparansi.
Di luar arena kebijakan, Yusril menekankan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam menilai dan mengawasi kinerja Polri. Ia mengajak warga untuk aktif berpartisipasi dalam forum-forum dialog, melaporkan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan masukan konstruktif guna menciptakan kepolisian yang lebih responsif.
Secara keseluruhan, ajakan Yusril menggarisbawahi bahwa keadilan humanis bukan sekadar slogan, melainkan fondasi bagi terciptanya keamanan yang berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan mengintegrasikan nilai‑nilai tersebut, diharapkan Polri dapat berperan sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia di era demokrasi Indonesia.
Komentar