Media Pendidikan – 30 April 2026 | Warga sekitar Jalan Akses Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada akhir pekan kemarin menggelar aksi protes kecil di pinggir jalan. Mereka menuntut agar pemerintah daerah melakukan perbaikan total pada jalan yang sudah rusak parah, alih-alih terus‑menerus menambal dengan metode tambal sulam yang dianggap tidak efektif.
Keluhan utama yang disampaikan warga mencakup keberadaan lubang‑lubang lebar, besi‑besi bekas konstruksi yang masih mencuat, serta kondisi permukaan jalan yang tidak rata. Menurut mereka, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menimbulkan bahaya serius bagi pengendara sepeda motor dan mobil, terutama pada malam hari ketika visibilitas berkurang.
Desakan Warga dan Tuntutan Konkret
Sejumlah warga yang hadir dalam aksi menyampaikan bahwa penanganan sebelumnya hanya terbatas pada tambal sulam di beberapa titik. “Kami tidak mau hanya ditambal, jalan ini harus dibangun kembali,” ujar salah satu warga yang meminta tidak disebutkan namanya demi keamanan. Ia menambahkan bahwa tambal sulam yang dilakukan selama ini cepat kembali rusak, sehingga menimbulkan biaya perbaikan berulang kali dan mengganggu aktivitas harian warga.
Warga juga menyoroti bahwa jalan Akses Marunda merupakan jalur utama yang menghubungkan permukiman di Marunda dengan pusat komersial di Cilincing. Karena kondisi jalan yang buruk, banyak kendaraan harus mengurangi kecepatan, yang pada gilirannya menambah waktu tempuh dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Hal ini dirasa merugikan warga secara ekonomi.
Pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum setempat telah menerima beberapa laporan resmi dari warga melalui aplikasi pengaduan daring. Namun, hingga kini belum ada tindakan perbaikan total yang diumumkan. Warga berharap agar pemerintah segera menyusun rencana perbaikan menyeluruh, termasuk pemadatan ulang lapisan aspal dan penarikan besi‑besi yang mencuat.
Dalam pertemuan informal dengan perwakilan warga, ada usulan agar perbaikan dilakukan dalam fase bertahap, dimulai dari titik‑titik paling rawan kecelakaan. Warga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses perbaikan, termasuk publikasi jadwal kerja dan estimasi biaya, agar masyarakat dapat memantau progres secara langsung.
Jika tidak ada langkah konkret, warga mengancam akan melanjutkan aksi protes di masa mendatang, termasuk menggalang dukungan lewat media sosial dan mengajukan petisi tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Mereka berharap tekanan publik dapat mempercepat keputusan pemerintah.
Perbaikan jalan yang memadai tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mengatasi masalah infrastruktur dasar seperti ini, diharapkan Jakarta Utara dapat meningkatkan kualitas hidup warganya secara keseluruhan.
Komentar