Media Pendidikan – 10 April 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menegaskan peran strategis ulama sebagai penggerak sosial di wilayah perbatasan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja ke beberapa pos perbatasan, sekaligus menanggapi kebutuhan pembangunan yang terintegrasi di daerah rawan konflik dan terisolasi.
Ulama sebagai Agen Perubahan
Prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Berbagai program strategis seperti Revitalisasi Infrastruktur Perbatasan (RIP), Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal (PPEL), serta Pusat Layanan Publik Terpadu (PLPT) telah dirancang untuk meningkatkan konektivitas, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
Ulama diharapkan berperan aktif dalam mengoptimalkan pelaksanaan program-program tersebut melalui sosialisasi, pelatihan, serta monitoring bersama aparat keamanan dan aparat desa. Keterlibatan mereka diharapkan dapat mempercepat penerimaan manfaat pembangunan oleh warga, sekaligus mengurangi potensi radikalisme yang sering muncul di daerah yang kurang terjangkau layanan negara.
Strategi Kolaboratif
Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci sukses. Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta lembaga swadaya masyarakat untuk membentuk jaringan ulama yang terlatih dalam penanganan isu-isu sosial‑ekonomi. Pelatihan tersebut mencakup pemahaman kebijakan publik, teknik fasilitasi dialog, serta penggunaan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan informasi.
Contoh konkret sudah terlihat di Kabupaten Merauke, Papua, di mana kelompok ulama lokal bersama Tim Pengembangan Perbatasan berhasil menyelesaikan sengketa lahan pertanian melalui musyawarah terbuka, sekaligus menggerakkan warga untuk berpartisipasi dalam program penyediaan air bersih. Keberhasilan ini dijadikan model replicable untuk wilayah lain seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Aceh.
Harapan Kedepan
Wamendagri menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat peran ulama dalam agenda pembangunan perbatasan. “Kami akan menyediakan sumber daya yang memadai, baik finansial maupun teknis, agar ulama dapat menjadi katalisator perubahan yang berkelanjutan,” ujarnya. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan wilayah perbatasan tidak lagi menjadi zona terpinggirkan, melainkan bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Penguatan peran ulama sebagai penggerak sosial di perbatasan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui nilai-nilai kebersamaan yang berakar pada budaya lokal.
Komentar