Media Pendidikan – 07 Mei 2026 | Jakarta, 6 Mei 2026 – Dalam acara Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tantangan utama menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan inklusif berada pada kemampuan eksekusi kebijakan di tingkat daerah, bukan sekadar regulasi atau komitmen tertulis.
Bima menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki rangkaian kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional yang kuat untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission. Namun, ia menyoroti bahwa sebagian besar instrumen tersebut belum berhasil ditransformasikan menjadi aksi konkret di lapangan. “Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita dan pemerintah daerah itu kuncinya,” ujarnya dalam keynote speech.
Ia menambahkan, urgensi sering terhenti pada tahap pelatihan, penyusunan dokumen, atau formalitas anggaran tanpa diikuti dengan langkah operasional yang terukur. Perspektif gender, inklusivitas, dan hak disabilitas pun harus dijadikan bagian integral dalam setiap kebijakan, bukan program tambahan. “Ini adalah soal siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat,” kata Bima.
Untuk menggambarkan praktik baik, Bima memaparkan contoh empat daerah yang menunjukkan keberhasilan dalam mengintegrasikan sistem tata kelola dengan konteks perubahan iklim. Yogyakarta dipuji karena memiliki kelembagaan yang kuat dan integrasi perencanaan yang mengalir dari tahap konsepsi hingga pelaksanaan. Semarang menonjolkan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan warga secara aktif. Surabaya berhasil mengembangkan layanan sosial terintegrasi yang menyeimbangkan kebutuhan sosial dan lingkungan. Sementara Makassar mengangkat strategi berbasis lorong atau lingkungan sebagai ruang penguatan isu sosial dan lingkungan.
“Setiap daerah memiliki kekuatan berbeda‑beda, dan itu menjadi inspirasi lokal yang dapat diduplikasi,” ujar Bima. Ia menekankan bahwa duplikasi bukan sekadar menyalin program, melainkan mengadopsi sistem yang mendukung kolaborasi lintas sektor, pengelolaan data yang transparan, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.
Dalam rangka memperkuat eksekusi, Bima mengusulkan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, pembentukan pusat data terintegrasi, serta mekanisme evaluasi yang berbasis hasil. Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang fleksibel untuk menanggapi dinamika iklim serta pemantauan berkelanjutan terhadap dampak kebijakan.
Dengan menyoroti peran pemerintah daerah sebagai kunci, Bima berharap agenda perubahan iklim tidak lagi menjadi wacana teoritis melainkan aksi nyata yang terukur. Ia menutup pidatonya dengan harapan bahwa sinergi antara pusat dan daerah dapat menghasilkan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan iklim global.
Komentar