Media Pendidikan – 07 Mei 2026 | Yogyakarta menerima alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Danais tahun 2026 sebesar Rp41,309,673,000. Pengumuman dilakukan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, pada Rabu, 6 Mei 2026.
BKK Danais bersumber dari Dana Keistimewaan 2026 yang secara keseluruhan mencapai Rp312,249,291,750. Dari total tersebut, Rp168,837,291,750 dialokasikan untuk pemerintah kabupaten/kota di seluruh DIY, sementara sisanya Rp143,412,000,000 ditujukan bagi kalurahan.
Rincian alokasi untuk Kota Yogyakarta
| Komponen | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| BKK untuk kota | 41,309,673,000 |
| Anggaran tematik – Stunting (per kelurahan) | 120,000,000 × 45 kelurahan = 5,400,000,000 |
| Anggaran tematik – Sampah (per kelurahan) | 65,000,000 × 45 kelurahan = 2,925,000,000 |
Prioritas tematik yang ditetapkan meliputi penanganan stunting dan pengelolaan sampah. Setiap kelurahan di Yogyakarta akan menerima dana sebesar Rp120 juta untuk program gizi anak dan Rp65 juta untuk fasilitas serta program pengelolaan sampah, dengan total masing‑masing mencapai Rp5,4 miliar dan Rp2,925 miliar.
Eko Suwanto menekankan bahwa tujuan alokasi ini adalah memperkuat layanan publik berbasis wilayah serta menanggulangi masalah mendesak. “Pelaksanaan program harus transparan dan akuntabel. Kami di DPRD DIY akan memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pengawasan penggunaan dana menjadi fokus DPRD DIY. Menurut Suwanto, mekanisme audit dan pelaporan rutin akan diterapkan agar setiap rupiah tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan warga diharapkan dapat mengefektifkan program yang dibiayai oleh Dana Keistimewaan.
Dengan dana sebesar lebih dari Rp41 miliar, Kota Yogyakarta berada pada posisi strategis untuk memperbaiki indikator gizi anak serta mengurangi volume sampah yang selama ini menjadi tantangan lingkungan kota. Keberhasilan program akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam pemanfaatan BKK Danais.
Perkembangan selanjutnya akan dipantau oleh DPRD DIY dan dinas terkait, dengan laporan berkala yang akan dipublikasikan kepada publik.
Komentar