Nasional
Beranda » Berita » Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi Perbaiki Jalan Pakai Rp 6 Triliun, Gubernur Jabar Balas dengan Tenang

Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi Perbaiki Jalan Pakai Rp 6 Triliun, Gubernur Jabar Balas dengan Tenang

Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi Perbaiki Jalan Pakai Rp 6 Triliun, Gubernur Jabar Balas dengan Tenang
Wagub Kalbar Tantang Dedi Mulyadi Perbaiki Jalan Pakai Rp 6 Triliun, Gubernur Jabar Balas dengan Tenang

Media Pendidikan – 11 April 2026 | Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menanggapi viralnya keluhan warga Sintang tentang jalan rusak di Bedayan, SP 3, Kecamatan Sepauk. Dalam sebuah rapat Musrenbang di Pendopo Bupati Sintang, ia menyampaikan tantangan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, untuk membangun jaringan jalan di Kalbar dengan anggaran APBD hanya Rp 6 triliun. “Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” ujarnya dengan nada sindiran namun tetap menekankan perbedaan fiskal antar provinsi.

Latar Belakang Tantangan

Krisantus menegaskan bahwa perbandingan antara Kalbar dan Jabar tidak adil karena perbedaan luas wilayah dan kapasitas anggaran. Provinsi Jawa Barat memiliki luas sekitar 43.000 km² dengan APBD mencapai Rp 31 triliun, sementara Kalbar mencakup 171.000 km² dengan APBD hanya sekitar Rp 6 triliun. “Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan,” tegasnya, mengingat tantangan infrastruktur di provinsi yang lebih luas namun dengan sumber daya terbatas.

Baca juga:

Keluhan warga Sintang muncul setelah video yang menampilkan kondisi jalan di Bedayan menjadi viral di media sosial. Warga membandingkan kerusakan jalan lokal dengan infrastruktur di Jabar, bahkan mengusulkan agar Dedi Mulyadi “dipinjam” selama tiga bulan untuk memimpin Kalbar dan memperbaiki jalan. Permintaan tersebut menimbulkan sorotan publik dan memicu respons resmi dari kedua pejabat.

Respons Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi menanggapi tantangan tersebut dengan nada yang tenang dan menghormati. Ia menyampaikan permohonan maaf jika kebijakan pembangunan di Jawa Barat dianggap menyinggung daerah lain, sekaligus menegaskan bahwa setiap provinsi memiliki tantangan fiskal masing-masing. “Kami memahami beratnya beban pembangunan di wilayah yang luas dengan anggaran terbatas,” ujarnya dalam sebuah pernyataan resmi, menambahkan bahwa inovasi di Jawa Barat tidak dimaksudkan untuk merendahkan provinsi lain.

Baca juga:

Dedi juga menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dan mengapresiasi kepedulian warga Kalbar. Ia mengajak semua pihak untuk terus berdoa dan bekerja bersama demi peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, tanpa memaksakan standar yang tidak realistis mengingat perbedaan sumber daya.

Langkah Pemerintah Kalbar

Meski menolak perbandingan yang tidak seimbang, Krisantus memastikan bahwa pemerintah provinsi Kalbar tetap berkomitmen memperbaiki jalan rusak di Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang telah menurunkan alat Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk memperbaiki ruas jalan yang menjadi sorotan publik. Krisantus menegaskan, “Pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam,” dan menambah bahwa alokasi dana yang tersedia akan dioptimalkan seefisien mungkin.

Baca juga:

Selain tindakan teknis, pemerintah Kalbar berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang realitas fiskal daerah. Krisantus mengingatkan agar warga tidak “gagal pahami” perbedaan anggaran, sekaligus mengajak mereka untuk mendukung program pembangunan yang memang sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.

Kesimpulan

Kontroversi antara Wagub Kalbar dan Gubernur Jabar ini mencerminkan dinamika perbandingan antar provinsi di Indonesia, terutama terkait infrastruktur dan kapasitas fiskal. Tantangan yang disampaikan Krisantus Kurniawan menyoroti kebutuhan akan alokasi anggaran yang realistis, sementara respons Dedi Mulyadi menunjukkan sikap diplomatis dan empati terhadap daerah lain. Upaya perbaikan jalan di Sintang terus berjalan melalui penurunan alat UPJJ, dan dialog publik diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama tentang batasan dan peluang pembangunan di masing-masing wilayah.

Berita Terkait

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *