Media Pendidikan – 18 April 2026 | Jakarta, 18 April 2026 – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‑P), Hasto Kristiyanto, menegaskan kembali pentingnya mendengarkan kritik publik dalam rangka menjalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara yang menyoroti sejumlah kritik yang muncul sejak awal masa jabatan Jokowi, serta fakta bahwa sebagian kritik tersebut terbukti benar.
Hasto menegaskan bahwa pemerintah dan partai-partai koalisi tidak boleh menutup telinga terhadap suara rakyat. “Kita harus mengakui bahwa kritik yang muncul bukan sekadar suara yang tidak beralasan, melainkan cerminan realitas yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa mengabaikan kritik dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Pernyataan Hasto muncul di tengah dinamika politik nasional, di mana pemerintah Jokowi telah menghadapi beragam tantangan, mulai dari kebijakan ekonomi hingga isu-isu sosial. Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh masyarakat mencakup berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur, penanganan pandemi, dan program kesejahteraan sosial. Sebagian kritik tersebut, ia katakan, telah terbukti akurat ketika data resmi kemudian mengkonfirmasi adanya kesenjangan atau kegagalan implementasi.
“Kita tidak dapat menutup mata pada fakta bahwa beberapa kebijakan belum sepenuhnya memenuhi harapan rakyat. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemerintah, partai koalisi, dan masyarakat menjadi sangat penting,” tambah Hasto. Ia menekankan perlunya mekanisme yang lebih responsif dalam menanggapi masukan publik, termasuk melalui forum konsultasi dan platform digital yang dapat menampung aspirasi secara transparan.
Selain menekankan pentingnya mendengarkan kritik, Hasto juga mengingatkan bahwa kritik yang konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga untuk perbaikan kebijakan. “Kritik bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki diri. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu beradaptasi dan belajar dari masukan masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks koalisi pemerintahan, Hasto menyerukan agar partai-partai koalisi bekerja secara sinergis untuk menanggapi kritik tersebut. Ia menilai bahwa koordinasi yang kuat antara partai koalisi dan pemerintah dapat mempercepat proses perbaikan kebijakan serta meningkatkan legitimasi politik di mata publik.
Meski menekankan urgensi responsif terhadap kritik, Hasto juga menegaskan bahwa tidak semua kritik bersifat objektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memilah dan menilai kritik berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi. “Kita harus cerdas dalam menyaring kritik yang bersifat konstruktif dan berbasis bukti, sehingga langkah perbaikan yang diambil benar‑benar efektif,” tuturnya.
Secara keseluruhan, pernyataan Sekjen PDI‑P menegaskan kembali pentingnya dialog antara pemerintah, partai koalisi, dan masyarakat dalam rangka menciptakan kebijakan yang lebih akuntabel dan responsif. Kritik yang muncul selama masa pemerintahan Jokowi tidak boleh dianggap sepele; sebaliknya, kritik tersebut harus dijadikan pijakan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan demi kepentingan bersama.
Komentar