Media Pendidikan – 24 April 2026 | Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyoroti ketidaksesuaian operasional Satpol PP yang belum memiliki markas komando (mako) pada acara peringatan HUT ke-75 Satpol PP di Plaza Selatan Monas, Selasa (25/3/2025). Ia menekankan pentingnya fasilitas tersebut demi mendukung penegakan ketertiban di ibu kota.
Pada Jumat (24/4), Rano Karno mengunjungi satuan Satpol PP di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, dan mengungkapkan keprihatinannya. “Saya kemarin berkunjung ke Satpol PP. Ya, Anda bisa bayangkan instansi yang begitu besar nggak punya mako,” ujarnya. Menurutnya, ketiadaan mako membuat penempatan personel tidak optimal dan meningkatkan beban kerja di lapangan.
Rano menambahkan bahwa desain markas sudah ada dan anggaran telah disiapkan, namun prosesnya terhambat oleh upaya efisiensi anggaran. “Nah sebetulnya sudah didesain, sudah ada dianggarkan, cuma karena efisiensi, makanya kemarin saya sempat bicara sama Pak Gub, kayaknya kita harus evaluasi lagi deh,” katanya, menegaskan bahwa penguatan infrastruktur diperlukan agar Jakarta dapat bersaing menjadi kota global.
Data yang disampaikan Satpol PP DKI Jakarta menunjukkan total personel sekitar 5.000 orang, jauh di bawah kebutuhan ideal yang diperkirakan lebih dari 10.000. Kepala Satpol PP, Satriadi Gunawan, menyebutkan rata-rata satu kelurahan hanya memiliki 7–10 anggota dengan sistem tiga shift, sementara idealnya memerlukan 18–20 anggota untuk pembagian kerja yang lebih seimbang. Selain itu, tercatat 35 personel meninggal dalam satu tahun terakhir, menambah tekanan pada manajemen sumber daya manusia.
Rano Karno menyoroti bahwa beban kerja yang tinggi berpotensi memengaruhi kesehatan anggota Satpol PP, terutama yang berusia di atas 45 tahun. “Nah jadi itulah membuat apa ya, itu yang namanya meninggal 35 (personel Satpol PP) bukan dalam sesaat ada beberapa lah, itu risiko tugas lah,” ungkapnya. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk penambahan personel secara bertahap sesuai kebutuhan operasional.
Usulan penambahan personel diajukan dengan target penambahan hingga 5.000 anggota baru, namun penambahan tersebut harus dilakukan secara bertahap. Satriadi menegaskan bahwa idealnya satu kelurahan membutuhkan sekitar 18 hingga 20 anggota, sehingga beban kerja per shift dapat ditekan. Ia juga menekankan pentingnya menambah anggota yang lebih muda untuk mengurangi risiko kesehatan.
Rano Karno menutup perbincangannya dengan harapan bahwa pembangunan markas Satpol PP akan segera direalisasikan, sekaligus mengoptimalkan distribusi personel dan memperbaiki kondisi kerja. “Kalau dia minta 5.000 (personel Satpol PP tambahan) mungkin saja, tapi akan bertahap. Nggak mungkin tidak,” ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan keamanan publik.
Jika rencana pembangunan mako dan penambahan personel berjalan, diharapkan Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien, mengurangi beban kerja berlebih, serta meningkatkan kesejahteraan anggota yang kini menjadi sorotan utama dalam upaya menciptakan kota yang lebih aman dan tertib.
Komentar