Media Pendidikan – 01 Mei 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026 pada Senin, 1 Mei 2026, yang menetapkan batas maksimum komisi ride-hailing sebesar 8 persen. Kebijakan ini ditujukan untuk menyeimbangkan kepentingan pengemudi, konsumen, dan platform digital dalam sektor transportasi daring.
Perpres ini mengatur bahwa seluruh penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi yang beroperasi di wilayah Indonesia wajib menurunkan tarif komisi yang dibebankan kepada pengemudi tidak melebihi 8 persen dari nilai total transaksi. Sebelumnya, tarif komisi yang berlaku bervariasi antara 15 hingga 20 persen, tergantung pada kesepakatan kontrak masing-masing perusahaan dan daerah operasinya.
Dalam sambutan resmi, Presiden Prabowo menegaskan tujuan regulasi tersebut. “Kami ingin memastikan pengemudi mendapatkan bagian yang adil dari setiap transaksi,” ujarnya. “Dengan membatasi komisi, diharapkan pendapatan pengemudi tidak lagi tergerus oleh biaya tinggi, sekaligus menjaga kelangsungan bisnis platform secara berkelanjutan.”
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pada akhir 2025, terdapat lebih dari 3,5 juta pengemudi terdaftar di platform ride-hailing utama, termasuk Gojek, Grab, dan Maxim. Rata‑rata pendapatan bulanan per pengemudi diperkirakan meningkat 5‑7 persen setelah penerapan batas 8 persen, berdasarkan simulasi ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
Pengusaha platform ride-hailing menyambut regulasi dengan sikap campuran. Sebagian menilai batas komisi dapat menurunkan margin keuntungan, namun mengakui bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan kepuasan pengemudi dan mengurangi tingkat pergantian driver. Sebuah pernyataan resmi dari perwakilan Grab menyebutkan, “Kami akan menyesuaikan model bisnis kami agar tetap kompetitif sambil mematuhi regulasi pemerintah yang bertujuan melindungi pekerja lapangan.”
Regulasi ini juga mencakup mekanisme pengawasan melalui Sistem Pengawasan dan Penegakan (SP2) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika. Setiap pelanggaran batas komisi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga Rp500 juta atau pencabutan izin operasi.
Para pengemudi di kota‑kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menyambut baik langkah ini. Seorang pengemudi di Jakarta mengungkapkan, “Komisi yang dulu sampai 20 persen bikin kami susah menutupi biaya bensin dan perawatan motor. Sekarang harapan kami lebih besar untuk dapat hidup layak.”
Pengamat ekonomi, Dr. Andi Prasetyo, menilai bahwa regulasi ini dapat menjadi contoh bagi negara‑negara lain di Asia Tenggara yang menghadapi tantangan serupa. “Pembatasan komisi pada layanan ride-hailing merupakan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan tenaga kerja,” katanya.
Dengan berlakunya Perpres No. 27/2026 mulai 1 Juli 2026, semua platform ride-hailing di Indonesia diharapkan menyesuaikan struktur tarifnya dalam jangka waktu tiga bulan. Pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
Komentar