Media Pendidikan – 18 April 2026 | Pemerintah Kota Matarak, Nusa Tenggara Barat, mengajukan inisiatif agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik yang penuh maupun paruh waktu dialihkan ke pemerintah pusat, sebagai langkah mencegah pemangkasan tenaga kerja tersebut.
Usulan ini disampaikan dalam rapat koordinasi daerah pada awal pekan ini, di mana Wali Kota Mataram menegaskan pentingnya menjaga stabilitas PPPK demi kelancaran layanan publik. “Kami tidak ingin PPPK terpangkas, karena hal itu akan berdampak pada layanan publik,” kata Wali Kota dalam pernyataannya.
Dengan mengalihkan beban gaji tersebut ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemkot berharap dapat mengurangi tekanan fiskal daerah sekaligus memastikan keberlangsungan program-program yang dijalankan oleh PPPK. Langkah ini juga diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota lain yang menghadapi dilema serupa.
Wali Kota menambahkan bahwa usulan tersebut telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan APBN tahun anggaran berikutnya. “Jika pemerintah pusat menyetujui, maka tidak ada lagi beban tambahan bagi APBD, dan PPPK dapat terus melaksanakan tugasnya tanpa gangguan,” jelasnya.
Para pengamat kebijakan publik mencatat bahwa pengalihan gaji PPPK ke APBN bukanlah hal yang umum, mengingat PPPK merupakan status kerja yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Namun, situasi ekonomi nasional yang masih menyesuaikan diri pasca pandemi menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mencari solusi fiskal yang inovatif.
Selama pertemuan, pihak pemerintah kota juga membahas rencana cadangan, termasuk kemungkinan restrukturisasi jabatan atau penyesuaian tunjangan jika usulan tidak diterima. Namun, prioritas utama tetap pada upaya mempertahankan jumlah PPPK yang ada.
Jika usulan tersebut disetujui, implikasinya akan meliputi peningkatan kepastian keuangan bagi PPPK, serta potensi penghematan anggaran daerah yang dapat dialokasikan untuk program pembangunan lainnya, seperti infrastruktur dan peningkatan layanan kesehatan.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah Kota Mataram berjanji akan terus memantau perkembangan dan menyiapkan dokumen pendukung lebih lanjut guna memperkuat argumen mereka dalam forum fiskal nasional.
Komentar