Media Pendidikan – 18 Mei 2026 | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan penerapan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Ia menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026.
Mendagri menjelaskan bahwa penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan berlangsung melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memutus rantai penyebaran tersebut.
Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel, yakni deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Deradikalisasi penting dilakukan terhadap pihak yang telah terpapar paham radikal agar kembali kepada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, kontra radikalisasi diperlukan untuk membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme berbasis kekerasan.
Penguatan kontra ideologi perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan kelompok tertentu agar pesan moderasi lebih mudah diterima.
Mendagri juga menekankan pentingnya memperkuat patroli siber dan kontra narasi di ruang digital untuk memutus saluran penyebaran paham radikal.
Penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.
Komentar