Media Pendidikan – 24 Mei 2026 | Ekonomi Islam masih terasa sunyi dalam hal ilmunya. Meskipun lembaganya, seminar, bank, produk, dan gelar akademiknya tumbuh pesat, pertanyaan sederhana ‘di mana ilmu dalam ekonomi Islam?’ sulit dihindari.
Pertanyaan ini tidak untuk meragukan Islam, melainkan karena membawa nama Islam, ekonomi Islam memikul beban ilmiah, moral, dan sosial yang lebih berat.
Ia tidak cukup menjadi pembeda istilah dari ekonomi konvensional, tidak cukup menjadi sistem kepatuhan akad, dan tidak boleh puas menjadi versi halal dari mesin ekonomi yang tetap melahirkan ketimpangan.
Ekonomi Islam seharusnya menjadi ilmu yang bekerja: menjelaskan realitas, menguji klaim, membongkar ketidakadilan, dan menawarkan jalan keluar yang bermartabat.
Industri tumbuh, tetapi ilmu tertinggal? Apakah pertumbuhan aset otomatis berarti pertumbuhan ilmu? Apakah makin banyak produk syariah berarti makin kuat paradigma ekonomi Islam?
Di sinilah kita perlu membedakan industri dan ilmu. Industri tumbuh karena regulasi, pasar, demografi, dan kebutuhan identitas.
Tetapi ilmu tumbuh karena teori, metodologi, kritik, dan kemampuan menjelaskan kenyataan.
Jika ekonomi Islam hanya tumbuh sebagai industri, ia sibuk mengurus pasar.
Jika hanya tumbuh sebagai kepatuhan, ia sibuk mengurus legalitas.
Tetapi jika sungguh tumbuh sebagai ilmu, ia harus berani masuk ke ruang yang lebih keras: inflasi, kurs, fiskal, utang, kemiskinan struktural, pengangguran, ketimpangan aset, produktivitas, dan distribusi kekuasaan ekonomi.
Kekuatan ekonomi Islam terletak pada fondasi etiknya.
Ia berbicara tentang larangan riba, gharar, dan maysir.
Ia mengangkat keadilan, keseimbangan, maslahat, falah, distribusi kekayaan, dan maqashid syariah.
Maqashid syariah indah dalam pidato akademik, tetapi seberapa sering benar-benar menjadi indikator pembangunan, instrumen evaluasi APBD, alat ukur kemiskinan multidimensi, atau dasar audit kebijakan publik?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan kemuliaan niat.
Ia membutuhkan model, data, keberanian metodologis, dan kerja intelektual panjang.
Tanpa itu, ekonomi Islam akan terus berada dalam posisi ganjil: mulia sebagai cita-cita, tetapi lemah sebagai alat baca kenyataan.
Pada titik ini, peran para guru besar dan pemangku otoritas akademik dalam ekonomi Islam perlu ditempatkan dalam percakapan yang lebih jernih.
Otoritas akademik membawa tanggung jawab keilmuan: merawat arah ilmu, memperluas horizon pemikiran, menguatkan metodologi, dan membantu masyarakat membaca persoalan ekonomi secara lebih adil.
EconomI Islam tidak sedang kekurangan panggung.
Yang lebih ia butuhkan adalah keberanian intelektual: mengakui bahwa sebagian praktik keuangan syariah masih terlalu mirip logika kredit konvensional.
Ilmu yang terlalu sering dipuji akan kehilangan daya koreksi.
Ilmu yang membawa nama agama justru harus paling siap diuji, karena ia tidak hanya mengklaim kebenaran teknis, tetapi juga membawa amanah moral.
Komentar