Media Pendidikan – 18 April 2026 | Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Sabtu, 18 April 2026, mengajukan seruan reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam orasi kebangsaan pada peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Acara yang memperingati semangat KAA 1955 itu dijadikan panggung bagi Megawati mengkritik struktur organisasi PBB yang menurutnya masih terbentuk atas dasar politik pasca‑Perang Dunia II. Ia mengingat kembali pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berjudul “To Build The World Anew” yang disampaikan pada Sidang Umum PBB tahun 1960, dan menegaskan bahwa visi tersebut belum terwujud sepenuhnya.
Megawati menyoroti lima poin utama reformasi: penghapusan hak veto yang saat ini dimiliki lima anggota tetap Dewan Keamanan (Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis); penambahan nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam Piagam PBB; restrukturisasi Dewan Keamanan untuk menciptakan representasi yang lebih adil; relokasi markas besar PBB ke negara yang netral; serta peluncuran Konferensi Asia Afrika Jilid II sebagai forum dialog bagi negara‑negara berkembang.
Usulan Reformasi dalam Rincian
- Penghapusan hak veto untuk mengurangi dominasi kekuatan besar.
- Integrasi sila-sila Pancasila (Kemanusiaan, Keadilan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) dalam teks Piagam.
- Pembaruan komposisi Dewan Keamanan dengan menambah anggota non‑permanen yang memiliki hak suara lebih besar.
- Pemindahan kantor pusat PBB ke lokasi yang dipilih secara internasional, menghindari kepentingan geopolitik.
“Hak veto menimbulkan ketimpangan yang menghambat penyelesaian konflik global,” ujar Megawati di tengah sorakan peserta. Ia mencontohkan konflik yang terus melanda dunia, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan di Laut China Selatan, sebagai bukti bahwa mekanisme veto sering menjadi penghalang tindakan kolektif.
Data resmi PBB menunjukkan bahwa sejak pembentukan pada 1945, hanya lima negara yang memiliki hak veto, sementara lebih dari 190 negara anggota harus menunggu keputusan mayoritas yang sering terhambat oleh veto tersebut. Megawati menilai hal ini tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan yang diusung oleh KAA.
Selain menekankan aspek struktural, Megawati juga mengingatkan bahwa praktik neokolonialisme dan imperialisme masih hadir dalam bentuk kebijakan ekonomi dan militer yang mendominasi negara‑negara kecil. Oleh karena itu, ia menantang komunitas internasional untuk menghidupkan kembali semangat Non‑Blok dan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi alternatif bagi perdamaian dunia.
Dengan menutup orasi, Megawati mengajak para pemimpin dunia untuk menimbang serius usulan reformasi tersebut demi menciptakan sistem global yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan pada nilai kemanusiaan universal.
Komentar