Media Pendidikan – 18 April 2026 | Jakarta, 17 April 2026 – Survei terbaru yang dilakukan oleh lembaga riset Poltracking mengungkap bahwa 36,5 persen publik menilai manfaat program MBG (Masyarakat Berdaya Ganda) paling terasa secara langsung, melampaui bantuan lain seperti subsidi upah atau layanan kesehatan. Temuan ini menandakan bahwa kebijakan MBG berhasil menjangkau dan dirasakan oleh segmen masyarakat yang lebih luas dibandingkan program subsidi tradisional.
Poltracking, yang dikenal dengan metodologi survei berbasis telepon dan daring, melakukan polling terhadap sejumlah responden di seluruh Indonesia pada kuartal pertama 2026. Hasilnya menunjukkan mayoritas responden menganggap MBG memberikan dampak yang lebih konkrit dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal peningkatan daya beli dan akses terhadap layanan dasar.
Data dan Analisis
Angka 36,5 persen tersebut merupakan persentase tertinggi di antara semua program bantuan sosial yang dipertanyakan. Program subsidi upah, meski masih menjadi instrumen penting dalam penanggulangan inflasi, hanya mendapatkan dukungan persepsi sebesar 28,7 persen. Sementara itu, layanan kesehatan gratis atau bersubsidi memperoleh penilaian sebesar 22,4 persen.
“Data Poltracking mencatat 36,5 persen publik menilai manfaat MBG paling terasa secara langsung, melampaui program bantuan lain seperti subsidi upah atau layanan kesehatan,” demikian bunyi pernyataan resmi Poltracking yang dirilis bersama hasil survei. Pernyataan tersebut menegaskan posisi MBG sebagai program yang paling efektif dalam menanggapi kebutuhan riil masyarakat.
Secara geografis, responden dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta memberikan penilaian paling tinggi terhadap MBG, masing-masing mencapai 39,2 persen, 38,5 persen, dan 37,9 persen. Sementara wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua dan Maluku, mencatat angka yang lebih rendah, yaitu di kisaran 30 persen, mengindikasikan perlunya penyesuaian strategi pelaksanaan di daerah terpencil.
Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa manfaat utama yang dirasakan masyarakat meliputi bantuan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, serta subsidi biaya energi. Responden menyatakan bahwa kombinasi bantuan tersebut memberikan efek multiplier, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kapasitas usaha jangka panjang.
Implikasi Kebijakan
Temuan Poltracking ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi pembuat kebijakan, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Sosial. Dengan bukti bahwa MBG lebih efektif dalam menjangkau masyarakat, kemungkinan alokasi anggaran dapat dialihkan atau diperkuat untuk program tersebut, sementara subsidi upah dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan target yang lebih spesifik.
Para pakar ekonomi sosial menilai bahwa keberhasilan MBG terletak pada pendekatan yang holistik, yaitu tidak hanya memberikan uang tunai, tetapi juga meningkatkan kompetensi dan akses pasar. “Kebijakan yang menggabungkan bantuan finansial dengan peningkatan kapasitas manusia memiliki potensi terbesar untuk mengurangi kemiskinan struktural,” ujar Dr. Andi Prasetyo, pakar kebijakan publik di Universitas Indonesia.
Di sisi lain, kritik muncul terkait pemerataan pelaksanaan MBG di wilayah yang sulit dijangkau. Beberapa aktivis menyoroti perlunya infrastruktur digital yang memadai serta sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program dapat diakses secara merata.
Secara keseluruhan, data terbaru ini menegaskan bahwa program MBG menjadi pilihan utama masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah diperkirakan akan meninjau kembali prioritas anggaran dan memperkuat mekanisme monitoring serta evaluasi guna memastikan manfaat MBG terus dirasakan secara luas.
Dengan tren positif ini, langkah selanjutnya adalah mengoptimalkan implementasi MBG, memperluas jangkauan ke daerah tertinggal, dan menyesuaikan kebijakan subsidi upah agar lebih terfokus pada kelompok yang paling membutuhkan. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi program sosial lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Komentar