Media Pendidikan – 25 April 2026 | Jakarta, 24 April 2026 – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Program Makanan Bersubsidi (MBG) pada konferensi pers yang diadakan di Istana Negara. Menurutnya, total anggaran yang dialokasikan mencapai triliunan rupiah, namun hanya Rp34 miliar yang diperuntukkan bagi kebutuhan makanan, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan transparansi program.
Mahfud menegaskan bahwa besarnya selisih antara total dana dan alokasi untuk makanan menandakan adanya potensi pemborosan atau alokasi yang tidak tepat sasaran. Ia menambahkan, “Anggaran triliunan rupiah tidak seharusnya hanya dialokasikan Rp34 miliar untuk makanan, karena hal ini menimbulkan keraguan atas tujuan utama program MBG.” Pernyataan tersebut memicu reaksi beragam dari kalangan pemerintahan, akademisi, dan aktivis sosial.
Program MBG sendiri diluncurkan pada tahun 2024 dengan tujuan menjamin ketersediaan pangan bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan pangan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Namun, data yang diungkapkan Mahfud menunjukkan bahwa selain Rp34 miliar untuk makanan, sisanya sebesar triliunan rupiah dialokasikan untuk biaya operasional, infrastruktur, dan administrasi yang belum dijabarkan secara rinci.
Detail Anggaran dan Kritik
Berikut rangkuman alokasi anggaran yang disebutkan Mahfud:
- Total anggaran MBG: sekitar Rp1,2 triliun.
- Alokasi untuk pembelian makanan: Rp34 miliar.
- Sisa dana: lebih dari Rp1,166 triliun untuk biaya lain, termasuk logistik, pelatihan, dan manajemen.
Kritik utama mengarah pada kurangnya transparansi dalam penggunaan sisa dana. Mahfud menilai, “Kita harus menuntut akuntabilitas yang jelas, karena dana publik harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menutupi biaya administrasi yang berlebihan.”
Para pengamat ekonomi menilai bahwa proporsi alokasi makanan yang sangat kecil dibandingkan total anggaran dapat menurunkan kepercayaan publik. Mereka mengingatkan bahwa program bersubsidi harus mengutamakan manfaat langsung bagi penerima, bukan menghabiskan sebagian besar anggaran untuk biaya tidak produktif.
Respons Pemerintah
Menanggapi pernyataan Mahfud, Kementerian Keuangan belum memberikan penjelasan resmi mengenai rincian penggunaan sisa dana. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial menyatakan bahwa alokasi dana akan dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan triwulanan, dan bahwa proses audit sedang berlangsung.
Dalam sidang Komisi XI DPR RI, anggota komisi tersebut menanyakan kepada Menteri Sosial tentang detail pengeluaran MBG. Menteri menegaskan bahwa semua pengeluaran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun ia mengakui perlunya peninjauan kembali untuk meningkatkan efisiensi.
Implikasi Politik dan Sosial
Isu ini muncul di tengah persiapan pemilu legislatif 2027, dimana transparansi penggunaan anggaran menjadi salah satu agenda utama partai-partai politik. Mahfud, yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dipandang sebagai figur independen yang dapat memicu diskusi publik tentang tata kelola keuangan negara.
Selain itu, LSM yang bergerak di bidang ketahanan pangan mengingatkan bahwa alokasi dana yang tidak proporsional dapat memperparah ketimpangan akses pangan, terutama di wilayah pedesaan yang masih mengalami kesulitan distribusi.
Secara keseluruhan, pengungkapan Mahfud MD menyoroti kebutuhan akan audit independen dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk program MBG. Jika tidak ditangani, potensi kerugian fiskal dan kepercayaan publik dapat meningkat, menghambat tujuan utama program dalam mengurangi beban pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Komentar