Media Pendidikan – 09 Juni 2026 | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) untuk membahas tentang nasib 1.023 calon dokter yang belum memperoleh sertifikat profesi dokter.
Komnas HAM menilai bahwa hal ini merupakan masalah hak asasi manusia yang perlu ditangani. Mereka berharap bahwa Kemendikbudristek dapat menyelesaikan masalah ini dan memberikan solusi untuk calon-calon dokter yang terkena dampak.
Kemendikbudristek dinilai perlu menyampaikan klarifikasi tentang hal ini. Mereka perlu menjelaskan mengapa 1.023 calon dokter belum bisa mendapatkan sertifikat profesi dokter dan bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah ini.
Hal ini tentunya akan memberikan ketenangan bagi calon-calon dokter yang telah menunggu proses ini selama berbulan-bulan.
Komnas HAM juga berharap bahwa Kemendikbudristek dapat meningkatkan kualitas pendidikan dokter di Indonesia. Mereka perlu memastikan bahwa calon-calon dokter yang lulus memiliki kualitas yang memadai untuk bekerja sebagai dokter.
Hal ini juga dapat memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.
Komnas HAM akan terus mengawasi dan mengkritik kemendikbudristek untuk menjamin bahwa hak asasi manusia di Indonesia dilindungi dan dihormati.
Komentar