Media Pendidikan – 27 April 2026 | Jumhur Hidayat resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026 di Istana Negara, dihadiri oleh Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi. Pelantikan ini menandai transisi kepemimpinan Kementerian Lingkungan Hidup setelah masa kepemimpinan sebelumnya berakhir.
Berusia 61 tahun, Jumhur menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1988, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dengan fokus pada kebijakan iklim. Karier akademisnya dimulai sebagai dosen di ITB, di mana ia memimpin Laboratorium Sistem Ekologi sejak 1995 dan menerbitkan lebih dari 30 artikel ilmiah dalam jurnal internasional.
Pengalaman praktisnya semakin kuat ketika ia menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Lingkungan (PSL) pada tahun 2015 hingga 2022. Selama masa kepemimpinan di PSL, ia memimpin program penurunan deforestasi di Kalimantan yang berhasil mengurangi laju penebangan hutan sebesar 12% pada tahun 2023. Program tersebut mencakup kolaborasi dengan perusahaan perkayuan, pemerintah provinsi, serta masyarakat adat, menghasilkan penurunan emisi karbon sebesar 1,8 juta ton CO₂ per tahun.
Selain itu, Jumhur pernah menjadi anggota Dewan Nasional Pengelolaan Sampah pada periode 2018‑2021, di mana ia mengusulkan kebijakan daur ulang mandiri yang kini diadopsi oleh 15 kota besar di Indonesia. Kebijakan tersebut menargetkan pengurangan limbah plastik sebesar 30% pada tahun 2025, dengan dukungan investasi pemerintah sebesar Rp2,5 triliun.
Dalam sambutannya saat pelantikan, ia menegaskan komitmen pribadi dan profesionalnya: “Saya berkomitmen menjaga bumi untuk generasi mendatang,” ujar Jumhur Hidayat. Pernyataan ini menggambarkan tekadnya untuk memperkuat regulasi pengelolaan sumber daya alam, memperluas program konservasi, serta meningkatkan koordinasi lintas kementerian dalam penanggulangan perubahan iklim.
Pengamat politik menilai bahwa penunjukan Jumhur Hidayat mencerminkan arah kebijakan pemerintah Prabowo yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan. Mereka menyoroti pengalaman luasnya di sektor akademik dan implementasi kebijakan sebagai modal penting untuk menghadapi tantangan polusi udara di Jakarta, degradasi hutan di Sumatera, serta peningkatan suhu laut di wilayah Indonesia Timur.
Ke depan, kementerian diproyeksikan akan meluncurkan tiga inisiatif utama: (1) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi (RANPE) dengan target penurunan 40% emisi gas rumah kaca pada 2030; (2) Program Revitalisasi Mangrove di Pulau-pulau kecil dengan anggaran Rp1,2 triliun; serta (3) Pusat Inovasi Lingkungan Hidup yang akan menjadi hub bagi start‑up teknologi bersih. Semua inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kualitas lingkungan Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Dengan latar belakang yang kuat dalam riset, kebijakan, dan kerja lapangan, Jumhur Hidayat dipandang mampu mengintegrasikan pendekatan ilmiah ke dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Perkembangan selanjutnya akan memperlihatkan seberapa efektif strategi barunya dalam mengatasi krisis lingkungan yang semakin mendesak.
Komentar