Media Pendidikan – 07 April 2026 | Ketika prinsip negara hukum seharusnya menjamin kepastian hukum atas aset publik, kenyataan di lapangan menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan. Beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) kini menguasai lahan negara dan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara de facto, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kepatuhan terhadap konstitusi dan regulasi tanah. Salah satu tokoh yang menonjol, Maruarar Sirait, mengumumkan rencananya untuk mengambil alih sejumlah lahan tersebut demi dijadikan lokasi hunian yang dapat diakses publik.
Maruarar Sirait, yang dikenal sebagai aktivis sosial dan pengusaha properti, menegaskan bahwa penguasaan lahan oleh ormas telah menimbulkan distorsi dalam pasar properti. “Kami tidak dapat membiarkan lahan publik dijadikan aset pribadi atau kelompok tertentu tanpa kontrol yang jelas,” ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan media pada hari Senin. Sirait menambahkan bahwa inisiatifnya bukan sekadar aksi konfrontatif, melainkan upaya untuk memulihkan hak publik atas tanah yang seharusnya dikelola demi kepentingan umum, termasuk penyediaan rumah terjangkau.
Fenomena penguasaan lahan oleh ormas bukanlah hal baru. Sejak era reformasi, sejumlah organisasi berbasis agama, kebudayaan, atau kepentingan politik telah mengamankan hak atas lahan melalui perjanjian yang sering kali tidak transparan. Praktik ini menimbulkan dua dampak utama: pertama, terhambatnya proses pembangunan infrastruktur publik karena lahan tidak tersedia; kedua, meningkatnya konflik agraria yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan kelompok swasta. Dalam konteks hukum, penguasaan lahan tanpa prosedur yang sah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta peraturan perundang-undangan yang mengatur aset negara.
Berbagai pihak menilai bahwa tindakan Sirait dapat menjadi titik balik. Jika berhasil, langkah tersebut dapat membuka preseden bagi lembaga negara atau organisasi non‑profit lain untuk menuntut transparansi dalam alokasi lahan. Namun, ada pula risiko bahwa intervensi semacam ini menimbulkan gesekan politik yang lebih luas. Pemerintah pusat dan daerah harus menyeimbangkan antara menegakkan supremasi hukum dan menjaga stabilitas sosial‑ekonomi. Salah satu rekomendasi yang muncul dari para pakar kebijakan adalah pembentukan komisi independen yang bertugas memantau dan mengaudit penggunaan lahan negara, serta menegakkan sanksi tegas terhadap pihak yang melanggar.
Berikut beberapa poin kunci yang menjadi sorotan dalam perdebatan ini:
- Legalitas: Penguasaan lahan oleh ormas sering kali didasarkan pada perjanjian yang tidak memenuhi standar kepastian hukum, sehingga menimbulkan celah bagi penyalahgunaan.
- Dampak sosial‑ekonomi: Lahan yang seharusnya dapat dijadikan kawasan perumahan murah atau fasilitas publik malah menjadi aset eksklusif, meningkatkan kesenjangan akses hunian.
- Pengawasan: Kelemahan mekanisme pengawasan pemerintah memungkinkan ormas mengamankan lahan tanpa kontrol yang memadai.
- Solusi jangka panjang: Reformasi kebijakan agraria, pembentukan badan audit independen, serta pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang.
Secara keseluruhan, isu ini menegaskan bahwa kepemilikan tanah negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pemerintah harus segera meninjau kembali perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan ormas, memastikan bahwa semua proses alokasi lahan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa langkah konkrit, paradoks antara citra negara hukum dan realitas penguasaan lahan oleh kelompok khusus akan terus menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Komentar