Media Pendidikan – 30 Juni 2026 | Pemerintah mempercepat kolaborasi pembangunan perumahan melalui hibah lahan dari Grup PT Lippo. Langkah tersebut mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid memastikan percepatan proses administrasi hibah lahan.
"Salah satu syarat supaya diikuti swasta-swasta lain, kita ada imbal-baliknya, imbal-baliknya kami komitmen prosesnya dipercepat. Supaya yang bantu tidak kapok, kalau nanti prosesnya kelamaan, nanti yang bantu kapok," kata Nusron dalam agenda Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT. Lippo Cikarang Tbk di Gedung Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Ia memastikan dokumen hibah segera diteliti bersama instansi terkait. Proses diprioritaskan apabila seluruh persyaratan telah memenuhi ketentuan. Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut backlog perumahan nasional masih menjadi tantangan besar. Pemerintah mengutamakan pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
"Perwujudan program 3 Juta Rumah merupakan kerjasama kolaborasi berbagai pihak. Yaitu negara, pengembang, masyarakat, dan pelaku usaha," kata Maruar. Ia berharap hibah lahan menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Pemerintah menargetkan masyarakat segera memperoleh hunian layak dan terjangkau.
Pendiri Grup Lippo Mochtar Riady menyatakan sektor perumahan berperan besar menggerakkan perekonomian. Karena itu, perusahaan mendukung penyediaan lahan bagi negara. "Maka pembangunan perumahan ini harus menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia, saya sangat gembira bahwa Bapak Presiden kita yang menaruh perhatian. Di dalam perumahan juga demi untuk meningkatkan atau memperkembangkan pembangunan ekonomi Indonesia," ucap Mochtar.
Mochtar berharap langkah tersebut menginspirasi pelaku usaha lain berkontribusi. Menurutnya, gotong royong penting untuk memperluas akses perumahan rakyat. Pemerintah menyiapkan percepatan administrasi, pembiayaan, dan pembangunan proyek tersebut. Kolaborasi lintas kementerian juga melibatkan pemerintah daerah serta pengawasan lembaga terkait.
Komentar