Media Pendidikan – 05 April 2026 | Surabaya, Jawa Timur – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap mutu dan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada pertemuan dengan para kepala daerah provinsi. Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa SPPG memiliki peran strategis dalam penanggulangan gizi buruk dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak balita, ibu hamil, dan lansia.
Khofifah menyoroti tiga aspek utama yang perlu diperkuat oleh kepala daerah:
- Pengawasan reguler: Penyelenggaraan audit internal dan eksternal secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap pedoman operasional SPPG.
- Pelatihan SDM: Peningkatan kompetensi petugas gizi melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk pencatatan data gizi.
- Koordinasi lintas sektor: Sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan layanan dan memastikan keberlanjutan program.
Gubernur juga menekankan perlunya penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. “Data gizi harus dapat diakses secara real‑time oleh semua pemangku kepentingan, sehingga kebijakan dapat diambil berdasarkan bukti yang akurat,” katanya. Ia mengusulkan pembentukan dashboard monitoring yang menampilkan indikator kunci, seperti prevalensi stunting, tingkat pemenuhan kebutuhan mikronutrien, dan tingkat kepuasan pengguna layanan.
Selain aspek teknis, Khofifah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. “Masyarakat harus dilibatkan dalam proses evaluasi layanan, misalnya melalui forum dialog atau survei kepuasan,” ujarnya. Dengan melibatkan penerima manfaat secara aktif, pemerintah daerah dapat memperoleh masukan yang lebih konkret untuk perbaikan layanan.
Para kepala daerah yang hadir dalam rapat menanggapi ajakan Gubernur dengan antusias. Mereka berjanji akan menyusun rencana kerja tahunan yang menyertakan target‑target spesifik untuk penguatan SPPG, termasuk alokasi anggaran yang memadai, pengadaan peralatan diagnostik, dan peningkatan jaringan distribusi suplementasi gizi.
Beberapa contoh konkret yang disampaikan antara lain:
- Peningkatan kapasitas laboratorium gizi di setiap kabupaten untuk memastikan hasil pemeriksaan akurat.
- Penyediaan paket edukasi gizi berbasis multimedia yang dapat diakses melalui aplikasi ponsel.
- Pembentukan tim mobilisasi gizi yang dapat merespon kebutuhan darurat, seperti bencana alam atau wabah penyakit menular.
Gubernur Khofifah menutup pertemuan dengan mengingatkan bahwa pencapaian target penurunan gizi buruk di Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dari komitmen bersama. “Kita tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi tentang masa depan generasi muda kita. Setiap anak yang mendapatkan gizi yang cukup adalah investasi bagi pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah selanjutnya, pemerintah provinsi akan mengeluarkan surat edaran yang memuat pedoman teknis dan standar operasional prosedur (SOP) terbaru untuk SPPG. Kepala daerah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan lokalnya dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, serta menyampaikan laporan progres secara periodik kepada Sekretariat Daerah.
Dengan penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan, diharapkan SPPG di Jawa Timur dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam upaya menurunkan angka gizi buruk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Komentar