Media Pendidikan – 25 April 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk membahas upaya pencairan gaji honorer yang selama ini terhambat oleh regulasi pemerintah pusat. Pertemuan ini direncanakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan di kantor Gubernur, Bandung, dengan fokus utama pada solusi hukum bagi 3.823 tenaga honorer yang belum menerima upahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menemukan celah hukum yang memungkinkan pemerintah provinsi mengakses dana khusus untuk honorer. “Kami berkomitmen mencari solusi yang tepat untuk mengatasi penundaan pembayaran,” kata Dedi Mulyadi dalam konferensi pers pra‑pertemuan. Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan kesiapan kementeriannya membantu menyusun regulasi yang fleksibel tanpa melanggar ketentuan keuangan negara.
Para ahli kebijakan publik menilai bahwa pertemuan ini menjadi titik penting untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan kebutuhan daerah. Mereka mencatat bahwa pencairan dana honorer biasanya memerlukan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan lembaga terkait, sehingga prosesnya menjadi lambat. Dengan adanya dialog langsung antara gubernur dan menpan‑rb, diharapkan dapat dipetakan langkah‑langkah konkret, seperti penyusunan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama antar‑lembaga.
Jika berhasil, solusi ini tidak hanya akan mengakhiri penundaan bagi 3.823 honorer di Jawa Barat, tetapi juga menjadi contoh bagi provinsi lain yang menghadapi masalah serupa. Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan harapan pertemuan ini menghasilkan keputusan cepat yang dapat diimplementasikan dalam waktu tiga bulan ke depan, sehingga tenaga honorer dapat kembali fokus pada tugas utama mereka tanpa khawatir akan ketidakpastian finansial.
Komentar