Media Pendidikan – 14 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Ketua Komisi B DPRD DKI, Nova Harivan Paloh, menyampaikan rencana strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami pemotongan sebesar Rp 15 triliun. Inisiatif tersebut melibatkan partai politik sebagai sponsor hak penamaan (naming rights) halte transportasi umum, khususnya halte busway.
Dalam rapat komisi, Paloh menegaskan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan di tengah tekanan fiskal. “Kami membuka peluang bagi partai politik untuk menjadi sponsor naming rights halte,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa skema ini diharapkan dapat menambah aliran dana ke kas daerah tanpa membebani wajib pajak.
Konsep naming rights halte bukan hal baru di dunia internasional, namun penerapannya di DKI Jakarta masih dalam tahap eksplorasi. Ide dasarnya, sebuah partai atau entitas akan menempatkan logo atau nama mereka pada fasilitas halte, dengan imbalan pembayaran tahunan atau satu kali. Pendapatan yang dihasilkan akan langsung disalurkan ke anggaran PAD, membantu menutup defisit yang diproyeksikan mencapai Rp 15 triliun.
Para ahli keuangan daerah menilai bahwa skema naming rights dapat memberikan tambahan pendapatan yang stabil, asalkan mekanisme pengelolaannya transparan. Mereka menyarankan pembuatan regulasi khusus yang mengatur durasi kontrak, nilai komersial, serta mekanisme audit untuk mencegah potensi konflik kepentingan.
Pihak DPRD juga berencana menggelar forum konsultasi dengan perwakilan partai politik, pengelola transportasi umum, dan masyarakat. Forum tersebut bertujuan menyamakan persepsi tentang nilai estetika, identitas publik, serta manfaat ekonomi dari penempatan branding pada halte. Diharapkan, proses ini dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
Jika disetujui, skema naming rights akan diterapkan pada sejumlah halte strategis yang berada di pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti area Sudirman, Thamrin, dan kawasan bisnis lainnya. Penempatan nama partai pada halte tersebut diperkirakan dapat meningkatkan eksposur politik sekaligus menghasilkan pendapatan tambahan yang signifikan.
Pengembangan inisiatif ini masih memerlukan persetujuan akhir dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta penetapan regulasi pelaksanaannya. Namun, Nova Harivan Paloh optimis bahwa langkah ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menutup kesenjangan anggaran. “Kami berkomitmen mencari sumber daya yang inovatif untuk memastikan pembangunan Jakarta tetap berkelanjutan,” pungkasnya.
Komentar