Media Pendidikan – 07 Mei 2026 | Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) menahan Chyntia Ingrid Kalangit, atau yang lebih dikenal sebagai CK, Bupati Kepulauan Sitaro, atas dugaan korupsi dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak akibat erupsi Gunung Ruang. Penangkapan ini menandai langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut penyalahgunaan dana bantuan bencana di wilayah kepulauan tersebut.
Kasus ini terungkap setelah tim penyidik menerima laporan terkait penggunaan dana bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk memperbaiki hunian warga terdampak. Menurut pernyataan resmi Kejati Sulut, penyidik menemukan indikasi kuat bahwa dana tersebut tidak disalurkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. “menahan Bupati Kepulauan Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit (CK) atas dugaan korupsi dana stimulan perbaikan rumah rusak akibat erupsi Gunung Ruang,” demikian bunyi kutipan dalam siaran pers yang dirilis oleh Kejari.
Penahanan CK dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan kini beliau berada di tahanan sementara menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian belum mengungkapkan rincian jumlah dana yang diduga diselewengkan, namun menegaskan bahwa penyidik akan mengusut tuntas seluruh jejak aliran dana tersebut.
Erupsi Gunung Ruang yang terjadi beberapa waktu lalu menimbulkan kerusakan signifikan pada rumah-rumah penduduk di beberapa pulau di Kepulauan Sitaro. Pemerintah pusat dan daerah kemudian mengalokasikan dana bantuan khusus untuk mempercepat rehabilitasi rumah yang rusak. Dana tersebut diharapkan dapat membantu warga kembali beraktivitas normal setelah bencana.
Reaksi masyarakat setempat beragam. Sebagian menilai penangkapan CK sebagai langkah positif yang dapat menegakkan akuntabilitas pejabat publik, sementara kelompok lain menunggu hasil penyelidikan yang transparan. Organisasi masyarakat sipil mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana bantuan bencana demi menghindari praktik korupsi serupa di masa mendatang.
Kasus ini juga menambah daftar sengketa korupsi yang melibatkan pejabat daerah di Indonesia, memperlihatkan tantangan besar dalam mengelola dana darurat secara efisien dan bersih. Pemerintah pusat telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat mekanisme pengawasan dana bantuan, termasuk melalui pembentukan unit audit khusus di tingkat provinsi.
Saat ini, proses hukum terhadap CK masih dalam tahap awal. Kejati Sulut akan melanjutkan penyidikan, termasuk memeriksa bukti keuangan, saksi, serta melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana tersebut. Hasil penyidikan nantinya akan menentukan apakah CK akan dikenai dakwaan resmi di pengadilan.
Dengan berjalannya proses hukum, diharapkan kasus ini dapat menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan dana publik, khususnya dana bencana yang bersifat sensitif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Komentar