Media Pendidikan – 07 Mei 2026 | Belt and Road Initiative (BRI) merupakan proyek pembangunan infrastruktur lintas batas negara yang digagas oleh China. BRI telah menjadi sorotan global karena dianggap sebagai alat geopolitik yang diisi dengan kepentingan. Salah satu kritik paling sering muncul adalah tuduhan bahwa BRI merupakan bentuk “debt trap diplomacy” atau jebakan utang bagi negara berkembang.
Tuduhan ini terdengar kuat, terutama ketika dikaitkan dengan sejumlah kasus krisis utang. Namun, jika ditelaah lebih dalam, pandangan ini cenderung menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Negara penerima proyek BRI bukanlah aktor pasif, melainkan mereka secara aktif mencari investasi asing untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Beberapa proyek BRI memang menghadapi kendala serius, mulai dari pembengkakan biaya hingga rendahnya tingkat pengembalian investasi. Namun, bukan berarti kritik terhadap BRI tidak berdasar. Kasus pelabuhan Hambantota di Sri Lanka sering dijadikan contoh utama dalam narasi tuduhan jebakan utang.
“BRI adalah kombinasi kompleks antara kebutuhan pembangunan, kepentingan ekonomi, dan strategi geopolitik,” kata seorang ahli. “Memahami kompleksitas ini menjadi kunci agar negara berkembang dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan strategis.”
Bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, BRI menghadirkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, proyek ini dapat membantu menutup kesenjangan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan pembangunan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal tetap perlu diwaspadai, terutama jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan transparansi yang baik.
Komentar