Aliansi Mahasiswa Desak Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi UU Peradilan Militer

Media Pendidikan – 28 April 2026 | Baru-baru ini, Aliansi Mahasiswa mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan uji materi atas Undang-Undang Peradilan Militer. Aliansi menyoroti ketidakjelasan batas yurisdiksi hukum militer yang dinilai dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Latar Belakang Permohonan

Undang-Undang Peradilan Militer mengatur proses peradilan bagi anggota militer yang terlibat dalam kasus pidana. Namun, sejumlah kalimat dalam teks undang‑undang masih diperdebatkan karena tidak secara eksplisit menetapkan ruang lingkup wewenang pengadilan militer versus peradilan sipil. Aliansi menganggap hal ini perlu diuji materi untuk memastikan konsistensi dengan UUD 1945.

The Doctor Cuci Uang Ratusan Miliar Pakai Rekening Orang Lain, Polri Ungkap Modus Sindikat Narkoba

N Nasional

9 hari

Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, perwakilan Aliansi menyampaikan alasan‑alasan hukum yang melandasi permohonan mereka. Mereka menegaskan bahwa ketidakjelasan tersebut dapat menghambat proses keadilan, terutama bila kasus melibatkan warga sipil yang berada di bawah perintah militer.

“Kami menuntut kejelasan hukum militer agar tidak melanggar hak konstitusional,” ujar Ketua Aliansi Mahasiswa dalam sambutan resmi. “Uji materi menjadi langkah esensial untuk menilai apakah ketentuan dalam UU Peradilan Militer masih sejalan dengan prinsip‑prinsip konstitusionalitas,” tambahnya.

DPR Apresiasi Pemerintah Atasi Kenaikan Avtur, Tekankan Tiket Pesawat Tak Naik

E Ekonomi

1 hari

Aliansi juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses uji materi. Mereka mengajak organisasi kemahasiswaan lain, lembaga hak asasi manusia, serta masyarakat umum untuk memberikan masukan melalui saluran yang disediakan MK. Permohonan ini diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan argumentasi hukum yang merujuk pada pasal‑pasal konstitusi yang relevan.

Jika MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut, proses uji materi akan melibatkan sidang terbuka di mana para pakar hukum, perwakilan militer, serta pihak lain dapat menyampaikan pendapatnya. Keputusan akhir dapat berimplikasi pada revisi atau penyesuaian Undang‑Undang Peradilan Militer, sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Rismon Sianipar Tegaskan Tidak Pernah Menyebut Jusuf Kalla Sebagai Pendana Kasus Ijazah Palsu Jokowi

N Nasional

22 hari

Sejauh ini, respons resmi dari MK belum diumumkan secara resmi. Namun, pihak Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa semua permohonan uji materi akan dipertimbangkan secara cermat sesuai prosedur yang berlaku.