PSI Tolak Bantuan Hukum untuk Grace Natalie dalam Kasus Video JK

Media Pendidikan – 06 Mei 2026 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie terkait video singkat yang menampilkan potongan ceramah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). PSI menyatakan bahwa tanggung jawab atas penyebaran video tersebut sepenuhnya bersifat pribadi, bukan beban partai.

Grace Natalie, mantan ketua Ummah Party, dilaporkan ke kepolisian setelah video beredar di media sosial, menampilkan cuplikan ceramah JK yang dipotong tanpa konteks. Menurut PSI, kasus ini merupakan urusan hukum individu yang bersangkutan, sehingga partai tidak akan mengalokasikan sumber daya atau tim hukum untuk membelanya.

Fakta-fakta Penganiayaan ART Erin: Kronologi, Luka, dan Tuntutan Hukum

N Nasional

1 hari

Penjelasan PSI

Juru bicara PSI mengungkapkan, “Kami tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie karena kasus ini merupakan tanggung jawab pribadi.” Pernyataan tersebut menegaskan posisi partai yang berpegang pada prinsip tidak terlibat dalam proses hukum yang melibatkan anggotanya secara pribadi, kecuali ada keputusan kolektif yang jelas.

PSI menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga konsistensi kebijakan internal partai dalam menangani isu hukum anggotanya, sekaligus menghindari persepsi publik bahwa partai dapat mempengaruhi proses peradilan.

Prabowo Tegaskan Pencak Silat sebagai Jati Diri Bangsa, Bentuk Karakter dan Jiwa Kesatria

N Nasional

24 hari

Kasus video JK ini memicu perdebatan luas di ruang publik, terutama mengenai etika penyebaran konten politik dan potensi manipulasi video. Meskipun tidak ada data kuantitatif mengenai jumlah penonton video tersebut, penyebarannya melalui platform media sosial menimbulkan keprihatinan tentang dampak informasi yang dipotong secara selektif.

Sejauh ini, tidak ada pernyataan resmi dari Grace Natalie mengenai keputusan PSI tersebut. Namun, pihaknya diharapkan akan tetap melanjutkan proses pembelaan secara mandiri melalui jalur hukum yang tersedia.

Kenapa 1 Mei Jadi Hari Buruh? Sejarah May Day Sampai Resmi Libur Nasional di Indonesia

N Nasional

5 hari

Pengembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil penyelidikan kepolisian dan keputusan pengadilan. Jika proses hukum berjalan, hal ini dapat menjadi contoh penting bagi partai politik lain dalam menentukan batasan bantuan hukum kepada anggotanya.