Media Pendidikan – 05 Mei 2026 | Jakarta – Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari sembilan organisasi mahasiswa dan keagamaan, antara lain PMII, IMM, PMKRI, GMKI, KAMMI, KMHDI, HIMAPERSIS, LMND, dan Hikmahbudi, menyampaikan permintaan tegas kepada Presiden agar menilai kembali kinerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Permintaan ini dilontarkan setelah muncul dugaan pemborosan anggaran serta indikasi lemahnya tata kelola di lingkungan BGN.
Latar Belakang Permintaan
Kelompok tersebut mengemukakan bahwa alokasi dana BGN dalam beberapa program tidak transparan dan tidak disertai laporan akuntabel yang memadai. Menurut mereka, ketidaksesuaian penggunaan anggaran ini berpotensi menurunkan efektivitas program gizi nasional, terutama di daerah‑daerah yang paling membutuhkan. Dalam pernyataannya, mereka menekankan pentingnya akuntabilitas publik serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pejabat tinggi lembaga.
“Kami menuntut Presiden segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala BGN, mengingat adanya indikasi pemborosan dan tata kelola yang kurang baik,” ujar seorang juru bicara Kelompok Cipayung Plus dalam rapat pers yang diadakan di Jakarta. Kutipan tersebut mencerminkan keprihatinan kolektif terhadap pengelolaan sumber daya yang seharusnya diarahkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat.
Selain menyoroti masalah anggaran, kelompok tersebut juga menyampaikan data pendukung berupa perbandingan anggaran BGN tahun sebelumnya dengan realisasi tahun ini, yang menunjukkan selisih signifikan tanpa penjelasan rinci. Mereka menilai bahwa selisih tersebut dapat menjadi indikator adanya kebocoran atau alokasi yang tidak tepat sasaran.
Presiden, melalui timnya, belum memberikan respons resmi terkait permintaan tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa otoritas eksekutif tengah meninjau laporan keuangan BGN dan mempertimbangkan langkah-langkah korektif, termasuk kemungkinan penggantian pimpinan bila terbukti pelanggaran.
Jika evaluasi dilaksanakan, proses tersebut diperkirakan akan melibatkan Komisi IV DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawas internal BGN. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan gizi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola program penting bagi kesehatan nasional.
Komentar