Media Pendidikan – 05 Mei 2026 | Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 5 Mei 2026, menerima delegasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu menjadi wadah penyerahan sepuluh buku rekomendasi yang diharapkan memperkuat agenda Reformasi Polri hingga tahun 2029.
Dalam sesi pembukaan, Presiden menyampaikan apresiasi atas upaya KPRP menyusun laporan komprehensif yang mencakup kebijakan jangka pendek hingga menengah. “Saya berharap buku-buku ini menjadi landasan kuat bagi percepatan Reformasi Polri,” kata Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk menciptakan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Detail Rekomendasi dan Target Waktu
Laporan KPRP memetakan sepuluh bidang utama yang harus dioptimalkan, mulai dari peningkatan kualitas rekrutmen, modernisasi teknologi informasi, hingga pembenahan sistem pengawasan internal. Setiap rekomendasi dilengkapi dengan analisis risiko dan skema implementasi yang realistis. Target utama adalah menyelesaikan semua tahapan reformasi secara berkelanjutan hingga akhir 2029, memberikan ruang waktu enam tahun untuk mengintegrasikan perubahan struktural dan budaya organisasi.
Data yang disajikan menunjukkan bahwa sejak 2020, indeks kepuasan publik terhadap Polri berada pada angka 62 persen, sementara target indeks 2029 diharapkan naik menjadi minimal 80 persen. Untuk mencapainya, KPRP mengusulkan alokasi anggaran tambahan sebesar 15 persen dari total APBN yang dialokasikan untuk sektor keamanan, dengan fokus pada pelatihan digital dan pengadaan peralatan modern.
Selama pertemuan, pihak KPRP juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses seleksi dan promosi anggota Polri. Mereka mengusulkan pembentukan komite independen yang melaporkan hasil evaluasi secara publik setiap tahun. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan angka korupsi internal yang masih menjadi sorotan publik.
Presiden Prabowo menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung seluruh agenda KPRP. Ia menyatakan bahwa Istana Merdeka akan menjadi pusat koordinasi utama, memastikan bahwa setiap rekomendasi diimplementasikan tepat waktu dan sesuai standar internasional.
Dengan dukungan politik tinggi serta sumber daya yang dialokasikan secara strategis, Reformasi Polri diproyeksikan akan menghasilkan lembaga kepolisian yang lebih adaptif, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas pada tahun 2029.
Komentar