Media Pendidikan – 29 April 2026 | Jakarta – Oditurat militer mengungkap asal usul cairan kimia yang dipergunakan oleh prajurit TNI untuk menyiram aktivis KontraS, Andrie Yunus. Menurut hasil penyelidikan, air keras tersebut diambil langsung dari bengkel Denma BAIS, fasilitas militer yang menyediakan bahan kimia untuk keperluan teknis.
Pengungkapan ini muncul setelah serangkaian permintaan klarifikasi dari masyarakat dan organisasi hak asasi manusia terkait tindakan penyiraman yang menimbulkan luka pada Andrie Yunus. Oditurat militer, yang bertugas mengawasi integritas internal angkatan bersenjata, melaporkan bahwa jejak logistik mengarah pada penyimpanan cairan di bengkel Denma BAIS, yang berlokasi di wilayah Jakarta Pusat.
“Kami menemukan bukti bahwa air keras tersebut diambil langsung dari bengkel Denma BAIS,” kata juru bicara Oditurat militer dalam konferensi pers pada hari Senin. “Dokumen inventaris dan rekaman video menunjukkan proses pengambilan dan pengemasan bahan kimia sebelum diserahkan ke satuan yang kemudian menggunakannya dalam aksi penyiraman.”
Penelusuran melibatkan pemeriksaan catatan pengeluaran bahan kimia selama tiga bulan terakhir, serta wawancara dengan personel bengkel. Hasilnya, tercatat bahwa sejumlah botol berisi air keras berukuran 1 liter dikeluarkan pada tanggal 12 September 2023 dengan tujuan pemeliharaan kendaraan militer. Namun, catatan selanjutnya menunjukkan bahwa botol-botol tersebut dipindahkan ke gudang lain tanpa keterangan resmi.
Oditurat menegaskan bahwa prosedur pengambilan bahan kimia militer seharusnya melalui otorisasi tertulis dan pencatatan yang transparan. Pelanggaran prosedur ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas internal TNI dalam penggunaan bahan berbahaya.
Di samping itu, Oditurat menyoroti dampak sosial dari tindakan tersebut. Penyiraman Andrie Yunus, yang terjadi pada akhir September 2023, memicu protes luas dan menambah ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok aktivis. Kasus ini menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan kimia yang dapat disalahgunakan.
Sejumlah pihak mengajukan tuntutan agar TNI melakukan audit menyeluruh atas seluruh gudang bahan kimia militer serta menindak tegas anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan. Sementara itu, pihak Denma BAIS belum memberikan pernyataan resmi menanggapi temuan Oditurat.
Pengungkapan ini menambah tekanan pada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pengelolaan bahan kimia militer, sekaligus memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia. Jika terbukti ada kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, maka konsekuensi hukum dapat dikenakan kepada pihak terkait.
Ke depan, Oditurat militer berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa prosedur pengadaan serta distribusi bahan kimia militer dipatuhi secara ketat. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengidentifikasi celah sistemik yang memungkinkan terjadinya insiden serupa di masa mendatang.
Komentar