Media Pendidikan – 08 April 2026 | Jakarta, 8 April 2026 – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan rasa keterkejutnya atas keputusan pengalihan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, kepada Oditur Militer. Baswedan menyoroti prosedur hukum yang tampak melanggar prinsip dasar keadilan, mengingat korban belum menjalani pemeriksaan medis maupun forensik secara menyeluruh.
Pengalihan perkara ke militer terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas penyelidikan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan, dalam rapat koordinasi internal, memutuskan bahwa kasus tersebut memiliki unsur keamanan negara yang cukup signifikan sehingga layak ditangani oleh otoritas militer. Keputusan ini memicu pertanyaan kritis mengenai independensi proses hukum, terutama ketika pihak korban belum mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara lengkap.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (8/4), Novel Baswedan menyatakan, “Saya sangat terkejut melihat kasus Andrie Yunus yang melibatkan penyiraman air keras, sebuah tindakan yang jelas‑jelas melanggar hak asasi manusia, kini dialihkan ke Oditur Militer. Padahal, belum ada pemeriksaan medis yang memadai terhadap korban, apalagi analisis forensik yang dapat memperkuat bukti.” Baswedan menambahkan bahwa langkah tersebut berpotensi menutup mata pada fakta-fakta penting yang masih harus diungkap.
Kasus penyiraman air keras tersebut pertama kali terungkap pada akhir 2025, ketika Andrie Yunus, seorang aktivis hak asasi manusia yang dikenal vokal dalam menentang kebijakan represif, menjadi sasaran serangan oleh sekelompok orang tak dikenal. Saksi mata melaporkan bahwa Andrie mengalami luka ringan pada wajah dan mata setelah terkena semprotan cairan kimia berbahaya. Meskipun luka tersebut tidak mengancam jiwa, dampak psikologis dan trauma yang dialami korban menjadi sorotan utama.
Pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan awal, namun prosesnya terhambat oleh kurangnya bukti material dan identitas pelaku yang belum terungkap. KPK kemudian mengambil alih penyelidikan pada awal 2026, dengan harapan dapat menelusuri jaringan yang terlibat serta memastikan akuntabilitas hukum. Namun, setelah beberapa bulan, KPK menyerahkan berkas ke Kejaksaan Agung, yang selanjutnya memutuskan untuk melibatkan Oditur Militer.
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan organisasi hak asasi manusia (HAM) dan pengamat hukum. Menurut beberapa pakar, penanganan kasus oleh militer dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengingat militer memiliki otoritas yang berbeda dalam proses penyidikan dan penuntutan. “Pengalihan kasus semacam ini ke militer dapat mengurangi transparansi, mengingat prosedur militer biasanya tidak terbuka untuk publik,” ujar Dr. Rizky Haryanto, dosen hukum publik di Universitas Indonesia.
Selain itu, belum adanya pemeriksaan medis resmi pada Andrie Yunus menambah keraguan akan validitas proses peradilan selanjutnya. Pemeriksaan forensik biasanya menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi bahan kimia yang digunakan, serta menilai tingkat kerusakan yang dialami korban. Tanpa data ini, proses pembuktian di pengadilan dapat terhambat, berpotensi mengakibatkan putusan yang tidak memadai.
Pengamat politik menilai bahwa langkah pengalihan kasus ke militer juga mencerminkan dinamika politik internal yang lebih luas. Sejumlah pihak berpendapat bahwa pemerintah ingin menegaskan kontrol atas tindakan aktivis yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan. “Kasus Andrie Yunus menjadi simbol pertempuran antara kebebasan sipil dan upaya keamanan negara,” kata Anita Sari, analis politik senior di Lembaga Kajian Kebijakan.
Di sisi lain, sejumlah organisasi internasional, termasuk Amnesty International, mengingatkan pentingnya menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan medis dan keadilan yang adil. Mereka menekankan bahwa setiap tindakan penyiraman kimia harus diusut tuntas, dan pelaku harus dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa mempengaruhi independensi proses peradilan.
Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Kejaksaan Agung menyatakan bahwa keputusan pengalihan ke Oditur Militer didasarkan pada evaluasi risiko keamanan yang bersifat strategis. “Kami tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan medis lanjutan terhadap Andrie Yunus, namun prioritas utama adalah menjaga ketertiban dan keamanan nasional,” ujarnya dalam konferensi pers.
Meski demikian, Novel Baswedan tetap menegaskan pentingnya prosedur hukum yang transparan dan menghormati hak korban. “Setiap korban memiliki hak untuk diperiksa secara menyeluruh sebelum proses hukum dilanjutkan. Tanpa itu, keadilan tidak akan tercapai,” tegasnya.
Kasus ini masih berkembang, dan para pihak terkait diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai langkah selanjutnya, termasuk jadwal pemeriksaan medis, identifikasi pelaku, serta mekanisme penuntutan yang adil. Pengawasan publik dan tekanan dari organisasi HAM diharapkan dapat menjadi pengimbang dalam memastikan proses hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik semata.
Dengan sorotan media yang terus meningkat, masyarakat menantikan transparansi penuh dari lembaga penegak hukum. Harapan besar tetap pada tercapainya keadilan bagi Andrie Yunus serta penegakan supremasi hukum yang tidak memihak.
Komentar