Media Pendidikan – 16 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar pertemuan khusus di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 April 2026, untuk mengumpulkan seluruh petugas PPSU (Petugas Pengamanan dan Pengawasan Umum) se‑Jakarta. Acara ini merupakan lanjutan dari Town Hall Meeting 2026 yang ia hadiri sehari sebelumnya, dengan tema “Menolak Toleransi untuk Manipulasi: Integritas Optimal, Kepercayaan Publik Terjaga”.
Dalam sambutannya, Pramono menekankan pentingnya peran PPSU sebagai ujung tombak pelayanan publik. Ia mengingat kembali insiden di Kelurahan Kalisari, di mana laporan JAKI (Jakarta Integritas) sempat diedit menggunakan kecerdasan buatan, yang menimbulkan keraguan publik terhadap transparansi pemerintah. “Bahwa wajah kota ini adalah wajah saudara juga. Apa yang terjadi di Kelurahan Kalisari, saya sebagai Gubernur Jakarta tidak menginginkan persoalan ini terulang kembali. Saudara‑saudara sekalian adalah ujung tombak wajahnya Jakarta,” tegasnya.
Pramono menegaskan bahwa setiap petugas PPSU harus memandang diri mereka sebagai bagian integral dari “wajah” Jakarta. “Kalau kemudian saudara‑saudara sekalian tidak merasa menjadi bagian utama, pasti wajahnya akan bopeng, tidak sempurna. Kenapa pada hari ini saya kumpulkan? Karena saya percaya saudara‑saudara sekalian merasa memiliki bahwa wajah kota ini adalah wajah saudara juga,” katanya.
Ia juga mengajak petugas untuk lebih aktif mendengarkan aspirasi warga. “Dengarkan suara‑suara masyarakat, karena dari merekalah kita akan tahu seperti apa wajah Jakarta yang mereka inginkan. Mudah‑mudahan tahun ini dan ke depan menjadi jauh lebih baik. Saya meyakini itu,” tandasnya. Menurut data Dinas Kependudukan, pada akhir 2025 terdapat lebih dari 2,3 juta penduduk yang terdaftar di wilayah Kalisari, menjadikan area tersebut salah satu zona padat penduduk dengan potensi konflik pelayanan publik yang tinggi.
Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 150 petugas PPSU yang mewakili 22 kecamatan di Jakarta. Seluruh peserta menerima materi pelatihan singkat mengenai etika penggunaan teknologi AI dalam pengolahan data publik, serta prosedur pelaporan yang transparan. Pramono menambahkan bahwa pemerintah Provinsi DKI akan menyiapkan sistem audit berbasis blockchain untuk meminimalisir manipulasi data di masa mendatang.
Selain fokus pada pencegahan manipulasi data, pertemuan juga membahas peningkatan koordinasi antara PPSU dan unit layanan warga, seperti call center 119 dan aplikasi Jakarta Smart City. Targetnya adalah menurunkan waktu respons layanan dari rata‑rata 48 jam menjadi 24 jam dalam enam bulan ke depan.
Dengan mengumpulkan seluruh petugas PPSU dalam satu forum, Pramono berharap tercipta budaya kerja yang lebih solid dan berorientasi pada kepuasan warga. “Kami ingin memastikan setiap sudut Jakarta terasa aman, transparan, dan terlayani dengan baik,” tutupnya, menekankan komitmen jangka panjang untuk menjaga integritas publik.
Komentar