Media Pendidikan – 22 April 2026 | Jakarta – Pakar hukum Awaludin Marwan menanggapi rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) untuk memblokir akses ke situs Wikimedia bila platform tersebut tidak mematuhi persyaratan pendaftaran. Menurut Marwan, langkah tersebut sejalan dengan upaya menjaga kedaulatan digital negara.
Latar Belakang Rencana Blokir
Kominfo baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada Wikimedia Foundation, pemilik situs Wikipedia, agar melakukan pendaftaran resmi sebagai penyedia layanan digital di Indonesia. Jika tidak, kementerian berhak menutup akses secara teknis. Rencana ini muncul dalam konteks kebijakan yang menekankan perlindungan data dan konten lokal, serta menegakkan kedaulatan siber nasional.
Awaludin Marwan, yang dikenal sebagai pakar hukum teknologi informasi, menyatakan bahwa pemblokiran dapat dipandang wajar bila Wikimedia tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. “Jika Wikimedia tidak mendaftar, blokir adalah langkah yang wajar demi kedaulatan digital,” ujarnya dalam sebuah wawancara.
Pandangan Pakar Hukum
Marwan menekankan bahwa kedaulatan digital bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan nyata bagi negara untuk mengontrol arus informasi di ranah online. Ia menambahkan bahwa regulasi yang mengatur pendaftaran penyedia layanan digital bertujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan data pribadi warga negara.
Implikasi Bagi Pengguna Internet
Jika pemblokiran dilaksanakan, jutaan pengguna di Indonesia yang mengandalkan Wikipedia untuk referensi akademik, pendidikan, dan umum akan mengalami gangguan akses. Marwan mengingatkan bahwa konsekuensi tersebut harus dipertimbangkan secara matang, mengingat peran penting ensiklopedia daring dalam proses belajar-mengajar.
Namun, ia menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada perlindungan kepentingan nasional. “Kedaulatan digital menuntut semua pihak, termasuk platform internasional, untuk beroperasi sesuai dengan peraturan lokal. Jika tidak, konsekuensi teknis tidak dapat dihindari,” tegasnya.
Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Wikimedia Foundation terkait permintaan pendaftaran. Pemerintah diperkirakan akan memberi tenggat waktu tertentu sebelum melaksanakan pemblokiran. Sementara itu, para pakar dan organisasi masyarakat sipil masih menunggu keputusan akhir, mengingat dampak luas yang dapat terjadi.
Awaludin Marwan menutup pembahasan dengan harapan agar dialog konstruktif dapat terjalin antara pemerintah dan penyedia layanan digital, sehingga solusi yang mengakomodasi kepentingan kedaulatan sekaligus kebebasan informasi dapat tercapai.
Komentar