Media Pendidikan – 22 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto, menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers yang membahas dinamika geopolitik global serta perkembangan kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat setelah negara tersebut resmi bergabung dalam kelompok BRICS.
Utut menegaskan bahwa kebijakan bebas aktif bukan sekadar slogan, melainkan landasan strategis yang harus terus dipertahankan meski dunia mengalami perubahan cepat. “Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif,” tegasnya, menambahkan bahwa pendekatan ini memungkinkan Indonesia menyesuaikan diri dengan berbagai kepentingan regional maupun global tanpa terikat pada satu blok tertentu.
Penegasan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap peran Indonesia di panggung global. Sejak menjadi anggota BRICS, Indonesia telah memperluas jaringan diplomatik, memperkuat hubungan ekonomi, dan meningkatkan partisipasi dalam forum multilateral. Di sisi pertahanan, kerja sama dengan Amerika Serikat mencakup pelatihan militer, pertukaran intelijen, dan pengadaan peralatan pertahanan yang dianggap penting untuk menjaga kedaulatan wilayah.
Dalam konteks ini, Utut menyoroti pentingnya keseimbangan antara keterlibatan aktif dalam aliansi strategis dan menjaga independensi kebijakan luar negeri. Ia mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap menjadi mediator yang dapat menjembatani kepentingan negara-negara besar, sekaligus melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.
Data yang tersedia menunjukkan bahwa sejak bergabung dengan BRICS, Indonesia telah meningkatkan volume perdagangan dengan negara anggota lainnya sebesar sekitar 15 persen dalam dua tahun terakhir. Sementara itu, kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melibatkan lebih dari 20 program bersama, termasuk latihan gabungan dan transfer teknologi militer. Angka-angka tersebut menjadi bukti konkret bahwa kebijakan bebas aktif dapat berjalan selaras dengan peningkatan kerjasama bilateral maupun multilateral.
Utut juga menekankan bahwa kebijakan luar negeri bebas aktif tidak berarti Indonesia mengabaikan isu-isu keamanan regional. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap aktif dalam upaya penyelesaian konflik, seperti di Laut China Selatan, serta berperan dalam inisiatif perdamaian ASEAN. “Kebijakan ini memberi ruang bagi Indonesia untuk menjadi penengah yang kredibel,” katanya.
Para pengamat menilai pernyataan Utut sebagai sinyal bahwa pemerintah Indonesia tidak akan beralih ke arah kebijakan luar negeri yang lebih terikat pada satu kekuatan besar. Mereka mencatat bahwa pendekatan bebas aktif memberikan fleksibilitas dalam menanggapi tantangan global, termasuk perubahan iklim, krisis ekonomi, dan ancaman siber.
Ke depan, pemerintah berencana memperkuat dialog strategis dengan berbagai negara, sekaligus meningkatkan kapasitas pertahanan dalam negeri melalui modernisasi alutsista. Utut menutup dengan harapan bahwa Indonesia dapat terus menjadi pemain utama yang independen namun konstruktif dalam dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Komentar